Mahalnya Biaya Munas Golkar
Mahalnya Biaya Munas Golkar
Kamis, 4 Desember 2014 | 06:03 WIB
The Westin Nusa Dua, Bali.JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggelar suksesi kepemimpinan mereka untuk lima tahun mendatang. Pesta kaum beringin itu digelar tak tanggung-tanggung, di pulau dewata dengan penginapan dan ruangan rapat di hotel berkelas bintang lima selama empat hari mulai dari 30 november hingga 3 Desember 2014.
Menurut informasi, panitia menyediakan 1.433 kamar di hotel mewah yang bernama Westin di Nusa Dua. Menurut situs dari www.westinnusaduabali.com, harga sewa kamar perhari paling murah Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.
Jika Rp 2 juta dikalikan dengan jumlah undangan 1.433, maka angka untuk biaya penginapan satu malam mencapai Rp 2,866 miliar. Acara Munas IX Partai Golkar itu berlangsung selama 4 hari maka didapat angka Rp 11,464 miliar.
Angka itu baru sebatas biaya penginapan di Westin, belum termasuk biaya untuk sewa ruangan rapat selama munas. Belum lagi jika dihitung juga biaya perjalanan para tamu undangan yang ditanggung oleh panitia yang berasal dari daerah-daerah, lalu biaya untuk keamanan selama munas diselenggarakan.
Angka Rp 11 miliar lebih itu baru hitungan di atas kertas untuk satu hotel, padahal panitia mengundang lebih dari 5.000 kader Golkar di seluruh Indonesia dan menginap di 7 hotel, salah satunya di Hotel Westin tadi. Lalu berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar?
Menurut Ketua DPD Bali I Ketut Sudikerta, biaya yang dianggarkan untuk Munas IX itu mencapai Rp 20 miliar. Ini artinya bertambah 100 persen dari Munas VIII di Pekanbaru pada 2009 lalu yang menghabiskan Rp 10 miliar.
Elite Politik Tidak Miliki Kepekaan
Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menyebut elite politik tidak memiliki kepekaan. Ia menilai apa yang dilakukan elit Partai Golkar telah memalingkan muka dari harapan publik atas praktik politik dan pemerintahan yang berbasis pada kesederhanaan dan hidup hemat. Elite partai juga mencederai esensi berkompetisi dengan baik manakala anggaran tersebut juga bagian dari praktik politik uang.
"Secara etika politik, hal tersebut tidak menggambarkan kepekaan untuk kembali meraih kepercayaan publik di tengah melemahnya kepercayaan publik atas praktik kepolitikan yang berbasis pada penguatan pelayanan publik, dengan memperkuat basis anggaran untuk hal tersebut," kata Muradi.
Muradi merasa ironis dengan praktik yang dilakukan oleh Partai Golkar. Ia pun berharap masyarakat terbuka matanya dan memberikan hukuman tersendiri dari praktik tersebut.
"Karenanya, publik harus melakukan penghukuman atas praktik biaya tinggi yang dilakukan elit Partai Golkar demi mempertahankan kekuasaan, salah satunya adalah dengan menolak segala bentuk program politik yang ditawarkan oleh partai tersebut. Termasuk misalnya dengan tidak memilihnya pada sejumlah kontestasi di semua level, baik legiskatif maupun eksekutif," tutup Muradi.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Editor | : Fidel Ali Permana |
-
rakyat jelata
Kamis, 4 Desember 2014 | 08:28 WIBberita ini saja kok dipasang...gak ada gunanya, kan tdk pakai uang negara...beritakan saja berapa orang yg meninggal akibat pembagian kartu sakti dari uang rakyat.
-
Ardni One
Kamis, 4 Desember 2014 | 08:27 WIBAngka segitu mah kecil, returnnya cpt, klo PILKADA tdk langsung minimal yg mau nyalon hrs kasih mahar 20 Miliaran ke Partai, utk satu calon dgn jaminan Pasti jadi, dikali berapa kepala daerah yg jd Jatahnya GOLKAR dikoalisinya, karena Partai ini Mayoritas jd jatahnya paling banyak, gitu aj Repot.
-
mejiwa laia
Kamis, 4 Desember 2014 | 08:25 WIBhanya keledai yg jatuh di pelobang yg sama.menoleh k blakang,apa sih kontribusi golkar di negri ini?ada,tentu ada.yaitu kontribusi utk kelompoknya sj..si Ical salah satunya,bs jd orang kaya krn fasilitas dan kedekatan dgn rejim ORBA.tp sisi negatifnya,lebih banyak merugikan rakyat kebanyakan.
diposting oleh Unknown @ 18.02
0 Komentar
Steve