Ketik untuk memulai pencarian

Pesan untuk Pengadilan Palembang yang menangkan pembakar hutan

Oleh : Yandi Mohammad

07:57 WIB - Minggu , 03 Januari 2016

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang Parlas Nababan membacakan putusan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp7,8 triliun atas ganti rugi kebakaran lahan tahun 2014 lalu di Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, Sumsel, Rabu (30/12).

Situs Pengadilan Negeri Palembang diretas karena memenangkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang digugat Pemerintah dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Hingga Minggu (3/1/2016) laman pengadilan tetap menjadi "milik" peretas yang menampilkan warna hitam dengan teks yang diiringi denting piano berisi kekecewaan terhadap putusan tersebut.
Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) senilai Rp7,8 triliun.
Dalam sidang yang berlangsung pada Rabu (30/12/2015) itu, hakim menganggap KLH tak bisa membuktikan PT BMH melakukan pembakaran hutan dan tindakan melawan hukum.
Ketua Majelis Hakim Parlas Nababan, mengatakan selama ini BMH telah menyediakan alat pengendali kebakaran. Selain itu, dalam pertimbangan hakim, lahan yang terbakar juga masih bisa ditanami.
"mungkin saya kurang mengerti soal hukum, tapi saya mengerti sekali bagaimana deritanya bernafas di dalam kepungan asap. nyesek pak tambah nyesek lagi ketika mendengar putusan bapak/ibu hakim. cuma bisa mengurut dada ketika bapak dan ibu hakim memutuskan menolak gugatan pemerintah...," tulis peretas dengan akun gunz_berry ini.
Gugatan atas perusahaan pembakar hutan ini dilayangkan Kementerian Kehutanan pada Februari 2015. Sidang pertama PT BMH di PN Sumatera Selatan telah dimulai pada Maret 2015.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan inisial 23 perusahaan yang sudah diberikan sanksi karena terbukti menyebabkan kebakaran hutan. Kementerian memberikan sanksi pencabutan izin terhadap 3 perusahaan, pembekuan izin terhadap 16 perusahaan, dan paksaan pemerintah untuk menguasai lahan terhadap 4 perusahaan.
Langkah penegakkan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan ini ternyata kandas di Pengadilan. Dikutip Sriwijaya Post, Dirjen Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani kecewa atas putusan pengadilan.
"Fakta di lapangan sudah jelas terjadi kebakaran lahan dan tidak ada peralatan yang memadai. Ini demi lingkungan dan masyarakat yang merasakan dampak kebakaran lahan, karena itu kami akan banding," ujar Rasio. "Demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan (demi) harga diri bangsa, pemerintah akan banding dan menempuh upaya hukum lainnya."
Pembakaran hutan dan lahan selama 2015 menyebakan Indonesia menjadi sorotan dunia karena kabut asap yang menyebar hingga ke beberapa negara. Kerugian material akibat pembakaran hutan dan lahan ini mencapai mencapai USD16,1 miliar (sekitar Rp225,4 triliun dengan kurs Rp14.000), jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya rekonstruksi pasca tsunami Aceh pada 2004 sebesar USD7miliar.
Berikut pesan lengkap untuk Pengadilan Negeri Palembang:

sungguh kecewa rasanya melihat keputusan bapak hakimyang menolak gugatan perdata pemerintah ke perusahaan yang membakar hutanPT Bumi Mekar Hijau anak perusahaan dari PT Sinar Masbapak Parlas Nababan, bapak Kartidjo, dan ibu Eli Warti...mungkin saya kurang mengerti soal hukumtapi saya mengerti sekali bagaimana deritanya bernafas di dalam kepungan asapnyesek pak tambah nyesek lagi ketika mendengar putusan bapak/ibu hakimcuma bisa mengurut dada ketika bapak dan ibu hakim memutuskan menolak gugatan pemerintah...bapak dan ibu hakim, pemerintah tidak akan segegabah itu dalam menuntut sesuatu20.000 hektar lahan yang terbakar...dan ini bukan kejadian pertama dulu di 2014 dan sekarang di 2015...PT Bumi Mekar Hijautidak memiliki peralatan dan sumber daya yang memadai untuk mencegah dan mengendalikan kebakaranini saja sudah menyalahi undang-undangbelum lagi efek dari asap yang ditimbulkansungguh tidak bisa dimengerti alasan bapak/ibu hakimmembebaskan perusahaan pembakar lahan itu dari gugatanbapak dan ibu hakim apakah bapak tidak mendengar desas desus diluar sanayang mengatakan kalau PT Bumi Mekar Hijau anak perusahaan dari PT Sinar Mas itu tidak akan tersentuh oleh hukum ?benarkah begitu pak ?tidak kah bapak bisa melihat kami ? korban asap ?harapan kami cuma satu hukumlah seberat-beratnya para pembakar lahantapi apa yang bapak/ibu hakim lakukan ?malah membebaskan gugatan ke pembakar lahanpemerintah sendiri yang menggugatdan bapak/ibu hakim menolak ???sulit dipercaya sungguh teramat sulit untuk mempercayainyaatau mungkin uangnya perusahaan itu lebih enak pak/buk ?dapat berapa duit pak/buk dari pemilik perusahaan ?saya tidak menuduh, cuma bertanyakalau bukan karena uang, lalu alasan apa bapak/ibu hakim menolak gugatan dari pemerintah ?jujur.. saya amat sangat kecewa dengan keputusan bapak/ibu hakimdan saya yakin semua korban asap juga kecewaseluruh rakyat Indonesia kecewa...adil lah pak, jangan hanya adil ke pembakar lahan sajatapi adil jugalah keperintah yang sudah mengeluarkan banyak biaya,waktu dan tenaga untuk mengatasi kebakaran lahan, belum lagi untuk pemulihannya nantiadil jugalah kepada kami para korban asap...maaf pak/buk bukan niat saya merusak website pemerintah, saya cuma titip pesan lewat web inicukup hapus index.htm websitenya akan kembali normal seperti biasaatas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih... salam dari korban asap

Menyoal nyali Menteri Siti

Oleh : Redaksi Beritagar @beritagar

18:47 WIB - Selasa , 27 Oktober 2015

Pesawat sewa bom air asal Rusia berjenis amphibi Beriev BE-200 yang didatangkan melalui sinergi Pemerintah Indonesia dengan Asia Pulp & Paper (APP) - Sinar Mas melakukan pemadaman kebakaran dari udara di Kawasan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (24/10/2015)

Pemerintah menyatakan tidak akan mengungkapkan nama perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran hutan. Kepastian itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di gedung DPR, (26/10/2015).
Siti menganggap pengungkapan nama tidak penting diketahui publik. Yang lebih penting "perusahaan tersebut tahu perbuatannya salah dan telah mendapat sanksi, menanggung kesalahannya".
Meski tanpa menyebutkan nama perusahaan yang terbukti bersalah, Siti berharap perilaku bisnis para pembakar hutan dan lahan tersebut bisa berubah. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap bisa dicegah pada tahun-tahun mendatang.
Sikap Siti ini tentu mengejutkan. DPR menuding Siti tidak transparan.
Sesungguhnya, Siti tak hanya tidak transparan. Tapi berpotensi menabrak UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena informasi tentang pelaku yang terbukti bersalah dalam perusakan lingkungan, pembakar hutan, biang kabut asap yang membawa korban manusia, seharusnya tak termasuk informasi yang dikecualikan.
Kabut asap yang terjadi berbulan-bulan, tak hanya merugikan keuangan pemerintah semata. Jutaan orang menderita karena asap. Ratusan sekolah diliburkan. Lebih dari 300 anak-anak mesti dirawat di rumah sakit. Bahkan dikabarkan ada yang meninggal. Sebanyak 18.000 penerbangan terganggu jadwalnya.
Itu artinya, masyarakat berhak tahu siapa saja tersangka dan pelaku pembakaran hutan. Sanksi pencabutan izin, ataupun sanksi hukum formal yang kelak diputuskan pengadilan, tak cukup memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Mereka tak bisa menuntut ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.
Masyarakat juga punya hak memberikan hukuman sosial kepada para pelaku pembakaran hutan, dengan memboikot produk mereka misalnya. Bila menteri LHK tak mau mengungkapkan nama tersangka dan pelaku, sama artinya menteri Siti melindungi mereka dari hukuman sosial masyarakat.
Tapi apa sesungguhnya yang membuat Menteri LHK tiba-tiba jadi ciut untuk tunjuk hidung? Sebelumnya dia sempat mengeluhkan tentang ringannya sanksi hukum pada pelaku pembakaran hutan, juga perusahaan besar yang kalis dari sanksi. Bahkan pihaknya pernah meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi proses persidangan tersangka pembakar hutan.
Dia bahkan sempat mengumumkan 10 perusahaan yang dikenai sanksi dari Kementerian LHK. Dua perusahaan yang dicabut izinnya, Siti menyebutkan nama perusahaan itu secara lengkap: PT. Mega Alam Sentosa (Hutan Tanaman Industri) di Kalbar, dan PT. Diera Hutan Lestari (Hutan Tanaman Industri) di Jambi.
Sedang delapan perusahaan yang lain hanya disebut inisialnya. Mereka terdiri dari empat perusahaan yang dibekukan izinnya serta empat yang lain dengan sanksi paksaan.
Sementara data dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri per 22 Oktober 2015, Polisi telah menetapkan 247 tersangka pembakar hutan. Mereka terdiri dari 230 tersangka perorangan dan 17 tersangka korporasi. Tujuh di antara korporasi itu adalah korporasi penyertaan modal asing.
Selain itu, masih ada 21 perkara yang masih dalam status penyelidikan, 104 perkara yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, dan 62 perkara yang sudah dilimpahkan, menunggu disidangkan pengadilan.
Pada kesempatan lain, Siti Nurbaya juga pernah menjelaskan, ada temuan di beberapa daerah bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan tertentu dilindungi oleh oknum aparat sipil dan TNI-Polri. Perusahaan yang punya backing itu ada di Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan di Nusa Tenggara Barat.
Bila soal backing perusahaan, yang membuat Menteri LHK tak berani menyebut nama perusahaan yang menjadi tersangka, Siti mungkin harus belajar dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Menteri yang telah menenggelamkan 70 kapal pencuri ikan itu, selalu transparan menyebut perusahaan pelaku illegal fishing.
Susi, bahkan tak segan berkonfrontasi dengan oknum politisi, pejabat yang melindungi illegal fishing. Susi percaya bahwa backing dia lebih besar, yaitu presiden. Karenanya dia pun sangat percaya diri ketika memutuskan moratorium izin operasi kapal ikan dengan berat 30 GT.
Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, memang berjanji pemerintah akan mengumumkan nama perusahaan yang menjadi tersangka pembakar hutan, namun tidak dalam waktu dekat. Menurut laporan Kompas.com, nama-nama itu akan dibuka setelah urusan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asapnya selesai diatasi.
Sesungguhnya tindakan administratif Kementerian LHK, juga tindakan pidana terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan, bukanlah jurus pungkas untuk mengakhiri kabut asap. Langkah tersebut baru salah satu bagian awal yang harus dijalankan.
Selanjutnya masih harus menuntaskan pemadaman kebakaran, mengevakuasi dan memulihkan korban, serta merehabilitasi kembali fungsi hutan. Tindakan yang lebih penting lagi adalah mencegah kebakaran hutan terulang sebagai peristiwa tahunan.
Caranya, dengan berbagai regulasi yang lebih ketat dan hukuman yang bisa membuat jera para pelakunya. Bila langkah awal saja sudah dilakukan tanpa transparansi, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi langkah selanjutnya?

Empat kewajiban perusahaan pelaku pembakaran hutan

Oleh : Ronna Nirmala

06:00 WIB - Rabu , 23 September 2015

Foto tanggal 10 Agustus 2015 tentang kondisi lahan yang hangus terbakar di konsesi perusahaan kelapa sawit PT Langgam Inti Hibrido (LIH) di Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi barang bukti kepolisian dalam kasus kebakaran lahan di Riau. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan PT LIH sebagai tersangka dugaan pembakaran lahan dan telah menahan seorang petinggi perusahaan sawit itu.

Setelah didesak berbagai kalangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya menjatuhkan sanksi kepada empat perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di area konsesi.
"Kami sudah turunkan empat tim pengawasan untuk mengumpulkan bukti-bukti ke empat perusahaan, dua di Sumatera Selatan dan dua di Riau," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono di Jakarta, seperti yang diwartakan Bisnis.com, Selasa (22/9/2015).
Sanksi berupa pembekuan bagi tiga perusahaan sawit yakni PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya yang beroperasi di Sumatera Selatan; serta PT Langgam Inti Hibrindo di Riau. Sementara itu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) milik PT Hutani Sola Lestari secara resmi dicabut.
Bambang menegaskan bagi perusahaan yang dibekukan, kegiatan operasional dinyatakan berhenti hingga selesainya proses pidana. Sementara untuk perusahaan kehutanan tetap dikenakan kewajiban finansial atas kerugian yang terjadi.
Dilansir dari Detik.com, keempat perusahaan ini juga diharuskan melakukan sejumlah kewajiban yang antara lain adalah:

Areal yang terbakar harus dikembalikan pada negara paling lambat 2 bulan sejak hari ini. Areal yang terbakar juga akan menjadi bukti untuk proses hukum berikutnya.
Perusahaan harus melengkapi dokumen terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehingga perusahaan tetap bertanggung jawab atas areal tersebut agar kebakaran tidak meluas.
Perusahaan harus melengkapi sarana dan prasarana pemadaman yang harus dilengkapi 90 hari. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan karena masih dibekukan izinnya.
Perusahaan harus meminta maaf pada masyarakat dan berkomitmen menjaga lingkungan.

Keputusan ini berlaku sejak 21 September 2015.
Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) gerah dengan tudingan-tudingan miring yang dialamatkan banyak pihak kepada perusahaan-perusahaan perkebunan sawit menyusul kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang menyelimuti sejumlah daerah.
Diambil dari laman CNN Indonesia, Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengatakan perusahaan-perusahaan sawit anggotanya yang memiliki izin pengelolaan lahan sudah lama menerapkan standar zero burning sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perkebunan.
Karenanya, ujar Joko, jika ada anggota Gapki yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hanya akan merugikan bisnis dari perusahaan yang bersangkutan.
"Faktanya walaupun kami menganut prinsip zero burning kadang (kebakaran) tak terelakan, apalagi dengan lahan konsesi yang berbatasan dengan semak belukar dan areal tak bertuan lainnya. Kami sering kecipratan api dan kebakaran melanda areal kami," ujar Joko dalam konferensi pers di kantor Pusat Gapki, Selasa (22/9/2015).
Eddy Martono, Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gapki memaparkan biaya pembukaan lahan baru dengan pengerahan biaya dan tenaga untuk membersihkan lahan dengan alat berat seperti eskavator. Dengan metode ini, perusahaan harus mengeluarkan biaya kurang lebih Rp6 juta per hektarnya.
Jika perusahaan memiliki lahan seluas 400 hektar, maka perusahaan harus mengerahkan biaya Rp2,4 miliar untuk melakukan peremajaan lahan.

Jangan sampai jadi keledai dalam kasus asap

Oleh : Redaksi Beritagar @beritagar

18:06 WIB - Jumat , 11 September 2015

Foto udara kebakaran lahan diambil dari helikopter MI9 milik BNPB di daerah Pedamaran Timur, Kab Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel (10/9/2015)

Urusan asap seperti tak ada habisnya. Entah karena kebakaran atau pembakaran, nyaris tak penting lagi. Yang pasti, sebagian Sumatera, Banten, dan beberapa wilayah di Kalimantan sudah terdampak asap akibat terbakarnya hutan dan lahan ini. Namun pemerintah, belum menganggapnya sebagai bencana nasional.
Bencana ini sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Catatan sejarah kebakaran hutan dan lahan secara umum di Indonesia, yang dilansir situs Kementerian Kehutanan (2013), menunjukkan peristiwa ini sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan.
Ini bisa dilihat dari munculnya aturan (ordonansi), baik yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, maupun pemerintahan kerajaan pada saat itu. Misalnya, Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura (1927) pasal 20, Provinciale Bosverordening Midden Java (pasal 14) , dan Rijkblad-Soerakarta Ongko 11 (tahun 1939).
Sedangkan pasca kemerdekaan, tercatat oleh Bowen dkk (2001), ada lima periode kebakaran hutan dalam skala besar di Indonesia. Periode tersebut mulai dari tahun 1982-1983, 1987, 1991, 1994, dan pada 1997-1998 yang terjadi saat periode gelombang panas (El-Nino). Pada 1982, tiga juta hektar hangus, dan terburuk pada 1997/1998 yang menghanguskan 11 juta hektar.
Upaya mengatasinya, tak cukup dengan membentuk Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), di Kementerian Kehutanan. Kita juga punya Satgas (Satuan Tugas) Penanggulangan Bencana Asap. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, satgas ini sudah pernah dibentuk.
Tapi asap tetap jadi momok. Walhi mencatat, lebih dari 50 ribu warga terdampak bencana kabut asap ini. Mereka terserang infeksi saluran pernapasan akut, terutama di lima provinsi: 9.286 orang di Riau, 14.602 orang di Jambi, 24.824 orang di Sumatera Selatan, dan 6.300 orang di Kalimantan Selatan.
Selain mengganggu pernapasan, asap juga membuat jadwal penerbangan terganggu, dan kegiatan perkantoran serta sekolah pun terpaksa ada yang diliburkan. Kerugian materi yang ditimbulkan jelas tak sedikit.
Meski begitu, menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, status kebakaran lahan di beberapa wilayah di Indonesia ini belum masuk kategori bencana nasional. Menteri Tjahjo mengaku sudah menginstruksikan kepada bupati dan gubernur di wilayah terdampak bencana, agar memberi sanksi tegas pada pembakar lahan, terutama perusahaan yang memiliki perkebunan di area yang terbakar.
Sanksinya pun akan dibuat lebih keras. Perusahaan yang terbukti membakar lahan akan dijerat pasal berlapis dari berbagai undang-undang. Jika ditemui dugaan korupsi sektor kehutanan, pemerintah siap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya diancam dengan tuntutan pidana, negara juga bisa mengajukan gugatan perdata, untuk ganti rugi ekosistem dan biaya pemulihan lingkungan.
Apakah pelaku pembakaran bisa mendapat ganjaran setimpal, masih perlu dibuktikan. Sinyalemennya sudah kuat. SBY berbilang 70 persen kebakaran ini disengaja, alias sengaja dibakar. Angkanya lebih moderat dibanding versi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): lebih dari 90 persen.
Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan, "penyebab dan solusinya sudah diketahui".
Jadi, yang bisa dilakukan sekarang adalah menunggu hasilnya. Sambil berharap, para pemangku kepentingan tidak meniru keledai yang digambarkan pepatah, "Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali".

Persoalan asap tak perlu tunggu penetapan bencana nasional

Oleh : Redaksi Beritagar @beritagar

18:55 WIB - Jumat , 09 Oktober 2015

Patung Keluarga Berencana (KB) dipasangi masker di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (2/10/2015)

Kabut asap sudah dua bulan menyelimuti berbagai wilayah di Indonesia, sejumlah pihak meminta pemerintah segera menetapkan kabut asap ini sebagai bencana nasional. Namun pemerintah sampai sekarang belum meluluskan permintaan itu.
DPR, misalnya sudah meminta penetapan asap sebagai bencana nasional sejak September lalu. Begitu pula MPR dan DPD. Namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), malah memperingatkan agar pemerintah berhati-hati menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional.
Apa sebenarnya penyebab polemik, penanganan kabut asap bila ditetapkan sebagai bencana nasional, dengan tidak?
Pengusul penetapan kabut asap sebagai bencana nasional, menganggap bila menjadi bencana nasional penanganannya akan lebih baik. Pemerintahlah yang mengambil alih tanggung jawab, sehingga penanganannya akan lebih menyeluruh. Selain itu bantuan luar negeri akan lebih mudah untuk masuk.
Sedang Walhi, berpendapat lain. Penetapan sebagai bencana nasional berkonsekuensi melepaskan tanggung jawab korporasi yang berhubungan dengan kabut asap ini. Walhi mengingatkan, apa yang terjadi dalam penetapan kasus lumpur Lapindo sebagai bencana.
Ketika pemerintah menetapkan semburan lumpur di lahan tambang PT Lapindo Jaya, Sidoarjo, sebagai bencana alam, konsekuensinya, biaya penanggulangan dan pemulihan, serta ganti rugi ditanggung pemerintah. Selain itu, 13 tersangka yang harus bertanggungjawab atas pengeboran sumur Lapindo pun mesti dibebaskan.
PT Lapindo memang tak kemudian lepas tanggung jawab sepenuhnya. Pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp9 triliun, sedang Lapindo hanya nombok Rp3 triliun.
Itu pun pada tahap akhir kewajiban Lapindo sebesar Rp827 miliar, pemerintah yang memberi talangan dari APBN, karena Lapindo sudah tak mampu.
Itulah sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menganggap menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional sesuai pasal 7 UU No. 24/2007, tentang Penanggulangan Bencana, justru tidak tepat.
Penyebab kabut asap sendiri ada dua, terbakarnya lahan gambut dan hutan karena musim panas yang ekstrem, dan kesengajaan pembakaran hutan oleh pribadi maupun korporasi. Saat ini, polisi sudah menangkap 205 orang tersangka dan menyidik 27 korporasi pembakar hutan.
Mereka akan lepas tanggung jawab bila pemerintah menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional.
Karenanya, memperdebatkan status kabut asap sebagai bencana nasional atau bukan, sepertinya hanya buang-buang waktu. Toh kenyataannya, kabut asap sudah menjadi "bencana" regional.
Tak hanya wilayah Indonesia yang terkena dampaknya, tapi juga Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Singapura bahkan berencana menggugat lima perusahaan yang dianggap bertanggungjawab atas asap yang mencemari negaranya.
Kelima perusahaan itu: Asia Pulp and Paper (APP) anak perusahaan grup konglomerat Sinarmas, Rimba Hutani Mas, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Bumi Sriwijaya Sentosa, dan Wachyuni Mandira. Supermarket di sana juga memboikot produk APP, seperti tisu.
Mendukung operasional Satuan Tugas Tim Terpadu Penanggulangan Asap yang dibentuk pemerintah daerah, agar lebih optimal kinerjanya menjadi lebih penting. Meminta bantuan negara tetangga untuk ikut memadamkan api dan menghalau asap, bukanlah aib. Kita selayaknya mengapresiasi Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura yang bersedia membantu.
Namun bukan berarti, ketika kelak api padam, pekerjaan dianggap selesai. Rehabilitasi terhadap hutan yang terbakar bukan persoalan yang bisa selesai dalam hitungan bulan. Begitupun penanganan ratusan korban asap yang mesti dirawat di rumah sakit.
Sisa tugas terberat bagi pemerintah selanjutnya adalah, membuat strategi dan operasional yang berkesinambungan, agar pada masa depan kesengajaan membakar hutan oleh korporasi bisa dihentikan.

Beragam modus pembakaran hutan dan lahan Riau

Oleh : Yandi Mohammad

16:07 WIB - Kamis , 17 September 2015

Kondisi lahan yang hangus terbakar di konsesi perusahaan kelapa sawit PT Langgam Inti Hibrido (LIH) di Kabupaten Pelalawan, Riau yang difoto AKBP Ari Rahman Nafarin 10 Agustus 2015.

Polisi telah menyidik setidaknya tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan sebagian wilayah Sumatera berkabut asap.
Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan hukuman maksimal bagi tersangka yang terlibat pembakaran hutan adalah 10 tahun penjara.
Tujuh korporasi itu adalah PT RPP, PT RPS (Sumatera Selatan), PT LIH (Riau), PT BMH (Sumatera Selatan), PT GAP (Kalimantan Tengah), PT MBA (Kalimantan Tengah), dan PT ASP (Kalimantan Tengah). Total tersangkanya mencapai 140 orang.
Menurut Badrodin, yang dijadikan tersangka beragam, ada yang menjabat direktur operasional dan ada juga yang merupakan manajer lapangan.
Badrodin menuturkan ada perusahaan yang sengaja membakar dan ada pula yang menyuruh orang lain untuk membakar.
"Ada juga yang dibakarnya di luar lahan yang dimiliki, sehingga nanti mereka melaporkan seolah-olah menjadi korban," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun membeberkan motif dan modus pembakaran hutan yang marak terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Riau.
Ternyata, sebanyak 99,9 persen kebakaran hutan dan lahan adalah perbuatan yang disengaja. "Seharusnya tidak disebut kebakaran lahan, tapi pembakaran lahan," kata Sutopo melalui CNNIndonesia.
Berdasarkan temuan Polda Riau dan Bareskrim Polri, BNPB menyebutkan kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat adanya pembakaran lahan pribadi dengan alasan ekonomi dan tidak dikontrol.
"Biaya pembukaan lahan dengan cara dibakar hanya membutuhkan Rp 600-800 ribu per hektare, sedangkan tanpa membakar butuh Rp 3,4 juta per hektare untuk membuka lahan," ujar Sutopo.
Motif lainnya yaitu pembakaran lahan oleh kelompok yang terorganisir. Misalnya, bergabung dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah.
Mereka memanfaatkan konflik antara penguasa dan pemerintah.
Perusahaan yang lahannya terbakar tidak mengakui bahwa mereka yang membakar lahan. Mereka juga mengaku tidak bisa menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan.
Motif lainnya juga dilakukan karena ada hubungannya dengan pembalakkan liar dan pembukaan lahan untuk permukiman liar.
Sutopo juga mengungkapkan modus pembakaran hutan dan lahan. Masih berdasarkan temuan dari Polda Riau dan Bareskrim Polri, areal yang dibakar biasanya jauh dari permukiman karena pada areal tersebut pengawasannya lemah.
Pembakaran biasanya dilakukan saat musim kering dimulai dengan membakar ranting-ranting yang ada.
Akibat pembakaran lahan ini mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal penanganan kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Jokowi minta laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan lainnya.
Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengatakan Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta agar menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan.
Baik itu perorangan ataupun perusahaan. "Presiden meminta kebakaran hutan di Riau selesai dalam 14 hari," kata Willem melalui Merdeka.com.

Perincian ganti rugi korban salah tangkap

Oleh : Fajar W Hermawan

17:15 WIB - Rabu , 25 November 2015

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menunjukkan layar telepon pintarnya yang terkoneksi langsung dengan kamera CCTV di sejumlah Lapas di Control Room Kami Pasti di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (30/10).

Kementerian Hukum dan HAM akhirnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terutama menyangkut ganti rugi (pasal 7 hingga 10). Perubahan aturan baru ini rencananya bakal disahkan Desember 2015.
Detikcom menulis, aturan baru ini menyebut korban ganti rugi salah tangkap/korban peradilan sesat diganti Rp500 ribu hingga Rp 100 juta (sebelumnya Rp5 ribu-Rp1 juta). Jika korban salah tangkap/korban peradilan sesat mengalami luka/cacat, maka akan mendapat ganti rugi Rp25 juta-Rp100 juta (sebelumnya Rp5 ribu-Rp3 juta).
Jika korban salah tangkap/korban peradilan sesat meninggal dunia, maka nilai ganti ruginya mencapai Rp50 juta-Rp600 juta (sebelumnya hanya Rp5 ribu-Rp3 juta).
"Ini penting bagi penegak hukum, penyidik Polri dan Kejaksaan harus dituntut profesional," kata Menkum HAM, Yasonna Laoly. "Jika tidak profesional berarti negara yang menanggung beban kerugiannya."
Selain merevisi aturan ganti rugi, pemerintah juga mengubah tentang mekanisme ganti rugi. Dalam aturan ini disebut permohonan gugatan diajukan maksimal 3 bulan sejak petikan atau salinan berkekuatan hukum tetap diterima.
Eksekusi ganti rugi maksimal 14 hari uang harus cair, sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kemenkeu. "Ini bisa menjadi kado yang baik untuk peringatan hari HAM Internasional 10 Desember 2015," ujar Yasonna seperti dilansir CNN Indonesia.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, berharap dampak revisi terhadap PP Nomor 27/1983 ini dapat memberikan akses keadilan bagi korban salah tangkap dan dapat dilaksanakan lebih sederhana.
Selama ini kasus salah tangkap memang kerap terjadi. Sebut misalnya yang dialami dua pengamen di Cipulir yang menjadi korban salah tangkap, Andro Supriyanto dan Benges. Keduanya dituduh membunuh seseorang bernama Dicky pada 1 Oktober 2013 silam. Tudingan itu isapan jempol belaka.
Di Sumatera Utara, Devi Syahputra (25) dipenjara selama 3 tahun tanpa dosa karena tuduhan kepemilikan narkoba.

Perusahaan Cina dan Malaysia jadi tersangka pembakar hutan

Oleh : Fajar W Hermawan

16:25 WIB - Senin , 12 Oktober 2015

Seorang petugas menghitung jumlah titik api (hot spot) di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (22/9).

Kepolisian menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka pembakar hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dari 12 perusahaan itu masing-masing satu perusahaan milik Malaysia dan Cina. Sedangkan perorangan ada 209 orang tersangka.
"Perusahaan-perusahaan itu ada yang bergerak di bidang perkebunan, ada yang di bidang hutan tanaman industri (HTI)," kata Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti seperti dilansir BBC Indonesia.
Dari 12 perusahaan itu, kata Badrodin, empat kasus yang berkas perkara kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
Para tersangka kata Badrodin seperti dikutip Detik, akan dijerat pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka terancam pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar.
Sebenarnya, menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, pihaknya telah mengupayakan sanksi administratif kepada para perusahaan yang terlibat pembakaran.
Sanksi administratif itu ada tiga macam: paksaan penghentian kegiatan, membekukan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.
"Ada satu perusahaan yang izin usahanya dicabut, tiga yang dibekukan. Ini lagi dipersiapkan (untuk dijatuhkan sanksi) 23 (perusahaan)," ujar Siti.
Kebakaran hutan tahun ini memang tergolong parah dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menyebutkan bencana kabut asap yang melanda sebagian Indonesia, Malaysia dan Singapura tahun ini bisa menjadi bencana kabut asap yang terparah sepanjang masa.
Palangkaraya, seperti diwartakan The Straits Times, menjadi kota terparah yang dilanda kabut asap akibat pembakaran lahan pada 4 Oktober 2015 saat Pollutant Standards Index(PSI) mencapai 1.949.
Di Indonesia, angka PSI lebih dari 350 dianggap berbahaya. Butuh turun beberapa tingkat agar sekolah bisa dibuka kembali.
Ribuan tentara dan polisi sudah dikerahkan untuk memadamkan api di Kalimantan dan Sumatera yang membakar lahan gambut kering akibat kemarau berkepanjangan.
Namun karena tak kunjung padam, akhirnya pemerintah Indonesia meminta bantuan negara tetangga untuk mengusir asap itu. Tercatat ada lima negara yakni: Singapura, Malaysia, Cina, Australia, dan Rusia yang dating membawa pesawat yang mampu menjatuhkan air di titik-titik kebakaran.

Cerita penyintas: 18 tahun terpapar asap Riau

Oleh : Agustina Rasyida

16:13 WIB - Rabu , 21 Oktober 2015

Rahmi Carolina, salah satu penyintas asap asal Riau.

Berbahagialah mereka yang bisa hidup berdampingan dengan hutan. Pasalnya, hutan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, sebut saja sebagai penyeimbang lingkungan dan sumber ekonomi. Tetapi, bagaimana jika hutan mengalami kerusakan sejak 18 tahun lalu?
Hal itulah yang dialami oleh Rahmi Carolina (22), mahasiswi Universitas Islam Riau yang dijumpai Tim Beritagar.id dalam diskusi bersama Greenpeace Indonesia, Selasa (20/10/2015) di Jakarta. Rahmi adalah penduduk asli Kabupaten Pelalawan, Riau. Selama hidupnya, ia merasakan dampak asap dari kebakaran hutan sejak 18 tahun lalu.
"Saya ingat tahun 1997, tepatnya di Kerinci, tidak ada angin, tidak ada hujan, adanya cuma asap, semua terbakar. Asap muncul setiap musim kemarau, waktu itu pesawat Malaysia sempat bantu," cerita Rahmi.
Menurutnya, pergerakan asap di Riau cukup hebat dibandingkan dengan provinsi lain, terlebih dua tahun tahun belakangan. Tahun lalu, ia sempat sakit karena asap meskipun asap tak separah tahun ini. Rahmi bosan dengan paparan asap yang tak berkesudahan. Karena hal itu membuat ruang geraknya menjadi terbatas.
"Saya harus menggunakan masker, tidur juga pakai masker, semua ventilasi ditutup agar asap tidak masuk rumah. Tahun ini, saya tidak sakit, tapi ada adik-adik yang meninggal karena asap," lanjut pemenang blog Aksi Lawan Asap tersebut.

Tuntut hak atas udara bersih

Rahmi sadar, munculnya asap disebabkan oleh masyarakat yang membakar hutan untuk membuka lahan. Di samping itu, ada beberapa masyarakat yang "menyulap" lahan menjadi kebun sawit. Bahkan, di beberapa tempat, seperti Kabupaten Indragiri Hilir (dekat Taman Nasional Bukit Tigapuluh), lahan habis terbakar pasca-Idul Fitri lalu.
Sebagai warga negara, Rahmi sungguh menyesalkan keadaan ini. Ia sempat putus asa dan menumpahkan kekesalannya dengan menulis blog, media sosial, berkomentar di televisi swasta nasional, serta mengikuti bincang-bincang di radio lokal. Ia pun sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan mencurahkan kegundahannya soal asap.
"Katanya tidak ada asap tahun ini. Namun, nyatanya asap tetap ada. Saya sempat cerita kepada teman dan bilang, 'Mungkin saya menunggu mati'. Kata teman, 'Kamu berjuang, nanti kami bantu'," cerita Rahmi.
Keputusasaan Rahmi menuntunnya untuk menuntut hak dari pemerintah. Pasalnya, kondisi udara Riau sudah melewati ambang batas normal dan membahayakan kesehatan warga. Sejak tahun lalu, para pemuda Riau sudah tak tahan dengan kondisi tersebut. Mereka marah dan turun ke jalan.
"Hak saya dan warga Riau untuk menghirup udara bersih, adik-adik terancam bodoh karena sekolah diliburkan. Tahun ini adalah bencana asap paling parah."

Kondisi jalan raya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang tertutup asap tebal.

Petisi untuk Jokowi

Sebagai anak muda Riau, Rahmi merasa perlu bertindak lebih, tak cukup dengan menulis unek-unek di media sosial. Sebenarnya, ada beberapa partai politik yang mungkin bisa menampung kegelisahannya. Namun, ia ragu apakah parpol bisa benar-benar mewakili warga Riau.
Kemudian muncullah ide membuat petisi untuk Jokowi melalui Change.org. Petisi berjudul 'Kembalikan Hak Masyarakat Riau atas Udara yang Bersih!' ditujukkan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolri, dan Kejaksaan.
"Kami butuh udara yang sehat. Tolong kembalikan hak kami atas udara yang bersih! Tolong cegah kebakaran hutan lahan! Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati? Atau kami mati dulu baru diobati?" tulis Rahmi.
"Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya bikin petisi pribadi, tidak ada partisipan. Awalnya yang ikut 50 orang, ketika petisi di-retweet Greenpeace jadi sekitar 21.900. Lalu, ditanggapi Bu Menteri (Siti Nurbaya, Menteri LHK). Katanya yang bikin petisi banyak, tapi yang ditanggapi cuma saya," kisahnya.
Berikut penggalan tanggapan Siti Nurbaya terhadap petisi Rahmi pada 25 September lalu, dilansir dari laman Change.org:
"Solusi jangka panjang yang sedang dikembangkan adalah tata kelola gambut dan penggunaan lahan yang tepat, kekuatan kelembagaan masyarakat dalam pemadaman secara partisipatif, dan tentunya yang sangat penting: ketaatan hukum bersama dunia usaha para pemegang konsesi lahan."

Doa warga Riau: pembakar hutan, bertobatlah

Oleh : Yandi Mohammad

17:18 WIB - Selasa , 15 September 2015

Kaum muslimin melaksanakan salat istisqa (minta hujan) di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9). Dengan diadakanya salat istisqa masyarakat berharap hujan segera turun di Pekanbaru, agar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di pulau Sumatra cepat teratasi.

Ketua MUI Riau Nazir Karim mengatakan bahwa asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan merupakan ulah manusia. Seperti diberitakan Detik.com, Nazir mengatakan pembakaran lahan di mata Islam merupakan perbuatan mungkar. "Perbuatan mereka (pembakar lahan) sudah menyengsarakan manusia yang sulit bernapas," kata Nazir, Selasa 15 September 2015.
MUI Riau mengajak semua komponen masyarakat, termasuk pejabat baik pusat dan daerah, khususnya pelaku pembakaran hutan bertobat. "Allah SWT dalam Alquran sudah tegas menyebutkan, janganlah kamu berbuat kebinasaan di muka bumi. Karena sesungguhnya nanti kita sendiri yang akan merasakan kebinasaan itu. Nah sekarang inilah buktinya, kebakaran lahan yang berimbas pada asap berdampak buruk bagi kesehatan kita sendiri," kata Nazir.
Sejumlah warga Riau menggelar doa bersama dan salat meminta hujan di halaman Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru pada Selasa 15 September 2015. Tribunnews melaporkan, isak tangis ribuan jemaah yang mengikuti salat istisqa atau salat minta hujan. Warga Riau sudah dua kali menggelar salat istisqa di halaman kantor Gubernur setelah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun ini.
Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia bagian barat. "Ada indikasi kesengajaan, Nanti kami proses penyidikannya," kata Badrodin seperti dikutip CNNIndonesia. Dia mengatakan, Polri bekerja sama dengan TNI mendukung penanggulangan masalah kebakaran hutan. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam bidang pencegahan, pemadaman, dan sebagainya.
Dikutip Antaranews.com, kepolisian telah menetapkan 107 orang sebagai tersangka terkait 68 kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, 68 kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Dari jumlah kasus tersebut, Suharsono merinci ada 13 kasus di Riau, 16 kasus di Sumatera Selatan, 28 kasus di Kalimantan Tengah, enam kasus di Kalimantan Barat, dan lima kasus di Jambi.
Pemerintah menetapkan status darurat kabut asap untuk Provinsi Riau. Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang melakukan lawatan ke tiga negara di Timur Tengah pun telah mengeluarkan 5 pernyataan terkait bencana asap yang juga menyelimuti hampir separuh lebih wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan hingga ke Malaysia dan Singapura.

Kilas balik #MelawanAsap di linimasa

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

17:30 WIB - Senin , 14 September 2015

Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi kabut asap, di Pekanbaru, Riau.

Tagar #MelawanAsap memuncaki topik tren Twitter Indonesia, Senin siang (14/9/2015). Tagar ini merupakan respon atas bencana kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera.
Tagar #MelawanAsap memuat banyak informasi. Mulai dari laporan kondisi terkini di lapangan, hingga desakan pada pemerintah agar segera menangani masalah ini.
Pada tahun ini, bencana akibat aksi pembakaran hutan itu telah melanda delapan provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Hingga ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
Adapun tagar #MelawanAsap memang meningkat drastis dalam sehari terakhir, dengan torehan mendekati angka 5 ribu kicauan.
Penelusuran lewat Trendsmap menunjukkan, #MelawanAsap menguat di wilayah Sumatera dan Jawa. Salah satu yang paling menonjol terjadi di wilayah provinsi Riau.

#MelawanAsap menguat di sejumlah wilayah Indonesia. Terlihat paling menonjol di wilayah provinsi Riau. 14 September 2015, pukul 16.00 WIB.

Riau memang menjadi salah satu wilayah yang menderita dampak dari bencana kabut asap ini. Pemerintah Riau pun telah meningkatkan status wilayahnya menjadi darurat asap, Senin (14/9).
"Kami putuskan untuk meningkatkan status pencemaran udara kabut asap," kata pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dikutip Tempo.co.
Kabut asap juga berdampak pada kesehatan masyarakat. MetroTVNews.com melansir pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Andra Sjafril, yang menyebut ada sekitar 25.524 warga mengalami sakit akibat terdampak kabut asap.
"Paling banyak menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, jumlahnya mencapai 20.901 orang," kata Andra Sjafril, di Pekanbaru, Senin (14/9).
Perkembangan di lapangan seputar bencana kabut asap ini, antara lain bisa juga disimak lewat akun Twitter @Sutopo_BNPB --dikenal sebagai akun milik Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo.
#MelawanAsap di linimasa
Sebagai catatan, tagar #MelawanAsap bukan pertama kalinya mencuat di linimasa Twitter. Penelusuran Topsy menunjukkan tagar itu telah eksis sejak Maret 2014.
Beritagar.id juga sempat menuliskan artikel yang memuat informasi seputar asal tagar itu. Akun @SheriffMuda menjadi pekicau pertamanya. Saat itu, ada keterangan kota Pekanbaru di profil pendeknya.
Kala itu, kepopuleran tagar #MelawanAsap membuat Susilo Bambang Yudhoyono --saat itu menjabat sebagai presiden-- turut angkat bicara.
Nyaris berbarengan dengan kemunculan tagar itu, hadir petisi daring di Change.org yang diinisiasi akun Melawan Asap. Petisi itu meminta pemerintah daerah Riau untuk bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebelum ditutup, petisi itu telah sukses meraih lebih dari 4.000 tanda tangan.
Pada Oktober 2014, hadir pula sebuah petisi di Change.org, kali ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk blusukan menengok masalah asap di Riau. Petisi itu diklaim mendapat kemenangan, setelah Jokowi berkunjung ke Riau. Kunjungan dilakukan sekitar dua bulan, setelah petisi yang meraih 28 ribu dukungan itu memulai kampanyenya.
Dalam pekan-pekan terakhir, muncul juga sejumlah petisi mendesak pemerintah bertindak tegas dalam penanganan masalah ini. Salah satu yang menonjol adalah petisi bertajuk Kembalikan Hak Masyarakat Riau Atas Udara Yang Bersih!
Petisi diarahkan kepada enam penerima, termasuk Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Hingga Senin sore (14/9), petisi itu telah meraih lebih dari 4 ribu dukungan.
"Saya menuntut, sebagai seorang mahasiswa Riau serta korban asap sejak tahun 1997 hingga 2015 untuk mendapatkan hak saya menghirup udara yang bersih. Menuntut Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya menuntaskan persoalan asap dan kebakaran hutan lahan," tulis Rahmi Carolina, penggagas petisi itu.
Telah bolak-balik tuntutan netizen. Beragam tagar dipakai mendesak, berbagai petisi dikampanyekan guna menuntut penyelesaian masalah. Namun kondisi nyaris sama, kabut asap masih jadi ancaman.
Agaknya menarik untuk menyimak sekaligus mengutip kembali editorial Beritagar.id, "Jangan sampai jadi keledai dalam kasus asap."

10.41 #cuacaPKU - @PSK_HighClass: #Pekanbaru today. #MelawanAsap pic.twitter.com/XwEWaBXWQ5
— #PrayForRiau (@infoPKU) September 11, 2015

Kantor gubernur riau pun hilang karena asap siang ini @infoPKU @VIVAcoid #Riaudaruratasap @Pak_JK pic.twitter.com/p3l69bTXpg
— Pebri Siswandi (@Pebrisiswandi) September 14, 2015

Menagih niat @jokowi #MelawanAsap. Gambar dipinjam dari @GreenpeaceID pic.twitter.com/5S1jd9HtmU
— Navicula Bali (@naviculamusic) September 14, 2015

Fires in #Indonesia this week spiked even higher than in June 2013. #MelawanAsap http://t.co/aFXHoYFRpd pic.twitter.com/E5kaXHQaE7
— Global Forest Watch (@globalforests) September 10, 2015

Kalo ditotal berarti sudah 3 minggu anak-anak sekolah diliburkan. Entah sampai kapan. :'( #MelawanAsap
— Lianda Marta (@liamarta) September 14, 2015

Tujuh jemaah haji Indonesia meninggal karena katrol

Oleh : Rahadian P. Paramita @prajnamu

14:19 WIB - Minggu , 13 September 2015

Alat berat (crane) yang jatuh di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi yang dipublikasikan akun Twitter Direktorat Pertahanan Sipil Arab Saudi (12/9/2015)

Insiden jatuhnya alat berat (crane) di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, pada Jumat (11/9/2015), menewaskan setidaknya 107 orang dan melukai ratusan lainnya. Data terakhir dilansir pihak Kementerian Agama RI, jamaah haji asal Indonesia yang meninggal karena insiden tersebut bertambah menjadi tujuh orang.
Katrol besar jatuh dan menimpa para jamaah di Masjidil Haram bersamaan dengan hujan lebat yang mengguyur kota Mekkah, disertai angin kencang, Jumat (11/9), pukul 17.19 sore waktu setempat. Belum jelas siapa pemilik alat berat tersebut, namun pekerjaan utama rekonstruksi yang telah berjalan sejak dua tahun ini, dipimpin Saudi Binladin Group.
Hingga artikel ini ditulis, pihak kementerian telah mengonfirmasi tujuh korban meninggal dunia. Ketujuh jamaah dimaksud adalah dua jamaah yang sudah diumumkan sebelumnya, dan lima jamaah baru yang dipastikan wafat setelah dilakukan proses verifikasi.
"Dengan demikian jamaah haji yang telah kami pastikan meninggal berjumlah tujuh orang," tegas Kepala Daker (Daerah Kerja) Mekkah, Arsyad Hidayat, dalam jumpa pers di Ruang Media Center Haji (MCH) Daker Mekkah, Arab Saudi, Minggu (13/9) dini hari.
Arsyad mengatakan, proses verifikasi yang tidak sederhana telah dilakukan sejak Sabtu (12/9) pagi sampai Minggu (13/9) dini hari dengan melibatkan unsur kesehatan dan perlindungan jamaah.
Awalnya proses verifikasi itu menemukan empat jamaah haji Indonesia telah meninggal dunia, di luar dua nama yang sudah resmi dipublikasikan. Namun Certificate of Death (COD) masing-masing belum diterbitkan.
"Hingga saat ini COD atas empat jamaah tersebut memang belum diterbitkan, tapi kami telah memastikannya dengan cara melihat langsung jenazah," tutur Arsyad. "Ada tujuh saksi yang turut menyaksikan keempat jenazah tersebut di tempat pemulasaraan jenazah di Almuaisim," tambahnya.
Selain keempat jenazah tersebut, pihak Daker Mekkah juga telah memastikan keberadaan satu jenazah lagi, sehingga total jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia akibat insiden ini adalah tujuh orang. Demikian Arsyad Hidayat yang dilansir Kementerian Agama RI (13/9).
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Agama RI per 13 September 2015 pukul 01:00 waktu Arab Saudi, berikut adalah daftar korban dan statusnya.

Daftar 7 korban meninggal dunia:

1. ITI RASTI DARMINI B0716645 JKS - 023
2. MASNAULI SIJUADIL HASIBUAN B1061545 MES - 009
3. PAINEM DALIO ABDULLAH B1258831 MES - 008
4. SAPARINI BAHARUDDIN ABDULLAH B1258832 MES - 008
5. NURHAYATI RASAD USMAN B0393770 PDG - 004
6. FERRY MAULUDDIN ARIFIN DULHAI A9464489 JKS - 012
7. ADANG JOPPY LILI B1197332 JKS - 016

Daftar 31 korban yang masih dirawat di rumah sakit atau BPHI di Makkah:

8. KURSIA NANTING LEMBONG B0507644 BTH - 017 dirawat di RSAS
9. NASRIAH BINTI MUHAMMAD ABDURRAHMAN B1175082 BTJ - 001 dirawat di RSAS
10. ARDIAN SUKARNO EFFIEN B0907275 JKG - 007 dirawat di RSAS
11. SOPIAH TAIZIR NASUTION A6773447 MES - 009 dirawat di RSAS
12. TRI MURTI ALI B0396519 PDG - 003 dirawat di RSAS
13. ZULFITRI ZAINI HAJI A3910753 PDG - 003 dirawat di RSAS
14. UMI DALIJAH AMAT RAIS B0957604 SOC - 024 dirawat di RSAS
15. DJUMALI JAMARI SETRO WIJOYO B1496896 SOC - 052 dirawat di RSAS
16. MURODI YAHYA KASANI B0754094 SUB - 001 dirawat di RSAS
17. HASAN MANSUR AHMAD B0746467 SUB - 010 dirawat di RSAS
18. SAINTEN SAID TARUB B0992684 SUB - 015 dirawat di RSAS
19. ISNAINY FADJARIJAH ABDUL DJUMALI B1052806 SUB - 021 dirawat di RSAS
20. SAHARMI UMAR PASSIRE B0590380 UPG - 002 dirawat di RSAS
21. NORMA LATANG KULASSE B1161965 UPG - 005 dirawat di RSAS
22. ROSNALLANG CACO BABA B0901348 UPG - 005 dirawat di RSAS
23. HADIAH SYAMSUDDIN SAKO B1162080 UPG - 015 dirawat di RSAS
24. MUHAMMAD HARUN ABDUL HAMID B1163100 UPG - 016 dirawat di RSAS
25. FATMAWATI ABDUL JALIL B1162645 UPG - 018 dirawat di RSAS
26. ABDUL JALIL CONCI LETA B1162600 UPG - 018 dirawat di RSAS
27. ROSDIANA MUDU TOHENG B1162756 UPG - 018 dirawat di RSAS
28. ERNI SAMPE DOSEN B1162715 UPG - 018 dirawat di RSAS
29. MAMAN RAHMAN RAHMAT B0982962 JKG - 004 dirawat di RSAS
30. RUBIAH MUHAMMAD ZAILANI B0525199 BTH - 013 dirawat di RSAS
31. IRIANI WIDIA NINGSIH A1423972 MES - 008 dirawat di RSAS
32. SURACHMAN KARSUN HASAN B1008602 JKG - 003 dirawat di RSAS
33. KAMSANAH SARI KAMSIN B0978840 JKG - 017 dirawat di RSAS
34. YANTO SUGIANTO SUBANDI B0976008 JKG - 022 dirawat di RSAS
35. KARIADI ABDUL MUIN MAHMUD B0527939 BTH - 013 dirawat di RSAS
36. BACHTIAR TARA SARIDANO B0507938 BTH - 016 dirawat di RSAS
37. MUDJIANINGSIH MATKIRAN HUBAIT B1376345 SUB - 017 dirawat di RSAS
38. ZALNIWARTI MUNAF UMMA B0393772 PDG - 004 dirawat BPHI Makkah

Daftar 10 jamaah yang sudah kembali ke kloter masing-masing:

39. NURUDDIN BAASITH SUJIYONO B1035292 SUB - 021
40. SUJI SYARBAINI IRONO B1306321 BTH - 014
41. TETI HERAWATI MAD SALEH B0941422 JKS - 005
42. APIP SAHRONI ROHMAN B0941479 JKS - 005
43. EMMIWATY JANAHAR SALEH B1354467 MES - 008
44. NUR BAIK NASUTION B1061239 MES - 009
45. ALI SABRI SELAMUN B0785804 PDG - 007
46. ENDANG KASWINARNI POERWOMARTON B1107076 SOC - 046
47. ENIWATY MUHAMMAD SYARIF A4212758 BTH - 001
48. DEWI LAILA MUFIDA B1258849 MES - 008

Jurnalis Hungaria penendang pengungsi minta maaf

Oleh : Rahadian P. Paramita @prajnamu

13:18 WIB - Sabtu , 12 September 2015

Petra Laszlo (memegang kamera) bersama jurnalis lainnya dari N1TV, sebelum dipecat dari stasiun televisi tersebut karena aksinya menendang dan menjegal pengungsi

Mantan jurnalis TV Hungaria yang terekam video menendang dua anak pengungsi dan menjegal bapak bersama anaknya di lokasi pengungsian Roszke, Hungaria, akhirnya buka suara. Petra Laszlo, demikian perempuan jurnalis itu, menyatakan ia bukan rasialis, dan sangat menyesal atas aksinya.
Laszlo yang semula bekerja untuk N1TV, perusahaan media jaringan partai sayap kanan Hungaria, Jobbik, sudah dipecat pasca video aksinya itu tersebar di dunia maya, dan diliput berbagai media. Ia bahkan terancam hukuman penjara lima tahun jika terbukti melakukan penganiayaan terhadap para pengungsi pada 8 September 2015 tersebut.
Pada 10 September lalu, akhirnya ia menulis surat terbuka yang dimuat di situs media Hungaria, MNO.hu, milik koran Magyar Nemzet. "Dengan tulus saya menyatakan sangat menyesal atas apa yang terjadi... Saya masih dalam kondisi shock dengan apa yang telah saya lakukan, dan apa yang saya alami," tulis Laszlo yang dimuat di situs tersebut dalam bahasa Hungaria.
Ia mengaku saat itu panik dengan ratusan imigran yang berlarian ke arahnya, dan aksinya itu hanya bermaksud melindungi diri karena merasa ada sesuatu yang mengancamnya. Para pengungsi, saat itu sedang berlarian karena dikejar kepolisian setempat.
"Saya bukan orang yang tanpa perasaan, perempuan juru kamera rasialis yang tega menendang anak-anak. Saya tak layak diburu, dihina dan direndahkan, atau diancam dibunuh. Saya hanya seorang perempuan, seorang ibu penganggur dengan anak kecil, yang membuat keputusan buruk saat panik. Saya minta maaf," tambahnya.
Sebuah video di YouTube yang diunggah akun bernama Just Game, menampilkan sudut pandang lain dari aksi Laszlo yang dituding menjegal pengungsi. Dalam video tersebut tampak kaki Laszlo seolah tak menyentuh kaki si pengungsi yang menggendong anak. Pria tua itu, meski diyakini sebagai Osama Al-Ghabad, mantan pelatih sepakbola Al-Fotuwa SC dari Suriah, identitasnya belum bisa terkonfirmasi.

Mégsem gáncsolta ki a menekültet László Petra?

Sementara itu, situs web stasiun televisi N1TV (Nemzeti/Nasional TV) tempat Laszlo sebelumnya bekerja, telah diretas pada Kamis (10/9/2015). Pihak N1TV mengklaim peretasan dilakukan oleh kelompok asal Tunisia bernama Fallaga Team.
"Grup peretas asal Tunisia bernama Fallaga Team telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut," tulis Szabolcs Kisberk, pemimpin redaksi stasiun televisi tersebut lewat akun Facebook Fans Page mereka.
Hingga artikel ini ditulis, situs tersebut belum bisa diakses, hanya menampakkan pengumuman dalam bahasa Hungaria dan Inggris. Pengumuman itu menyatakan bahwa situs tersebut sedang tak bisa diakses karena diretas kelompok asal Tunisia, Fallaga Team.
Peretasan ini, selain membuat situs N1TV tak bisa diakses, juga diklaim telah menghapus seluruh konten web, termasuk arsip dan korespondensinya. Dalam pernyataan N1TV di Facebook, mereka juga menyertakan video yang menunjukkan klaim dari peretas. Dalam video tersebut, tampak pula ancaman yang diterima para jurnalis N1TV, khususnya yang ditujukan pada Petra Laszlo, pasca insiden 8 September lalu.

Potret polisi Serbia dan bocah pengungsi Suriah jadi viral

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

19:32 WIB - Jumat , 11 September 2015

Polisi Serbia memeluk seorang anak pengungsi Suriah. Gambar diambil oleh Manveen Rana (@ManveenRana)

Foto ini mungkin menyejukkan, di tengah sorotan publik terhadap masalah pengungsi di Eropa. Gambar itu diambil oleh jurnalis BBC Radio 4, Manveen Rana (@ManveenRana), Rabu (10/9/2015).
Saat menengoknya, Anda mungkin bisa melihat sisi lain wajah Eropa --yang terbuka dengan kedatangan pengungsi Suriah.
Ada empat buah foto dibagikan Rana dalam kicauannya. Seorang polisi Serbia, nampak sedang memeluk seorang bocah pengungsi Suriah.
Seperti diwartakan BBC, Rana mengambil foto itu di wilayah perbatasan, Serbia bagian selatan. Saat itu, sekelompok pengungsi Suriah dan Irak baru saja tiba di Serbia, setelah berjalan sepanjang malam.
Rana melaporkan kelompok itu sangat kelelahan, terutama anak-anak. Malam sebelumnya, mereka menghadapi kerusuhan di Makedonia. Beberapa pengungsi mengaku mereka dipukuli polisi Makedonia dalam kerusuhan itu.
"Banyak pengungsi Suriah mengatakan padaku, 'ini adalah pertama kalinya tidak diperlakukan seperti binatang," kata Rana, seputar komentar pengungsi Suriah soal sambutan Serbia.
"Di Twitter, sejumlah warga Serbia mengatakan, bahwa ini (menyambut pengungsi dengan tangan terbuka) seperti pembebasan, sebab mereka juga pernah mengalami perang yang panjang," ujar Rana.
Tak heran bila foto Rana disambut para pengguna Twitter di Serbia. Kicauannya meraih lebih dari seribuan retweet dan favorites.
Laporan GlobalVoices menyebut, umumnya rakyat Serbia menerima dan sering membantu pengungsi Timur Tengah. Baik warga maupun pemerintah telah menunjukkan kebijakan "tangan-terbuka" dalam menghadapi gelombang pengungsi ini.
Hal itu bisa ditemukan di Beogdrad, ibukota Serbia. Sperti diwartakan CNN, di sebuah taman --yang mudah-akses transportasi-- pengungsi menunggu di bawah pohon dan tenda-tenda.
Ada makanan didistribusikan; pemerintah kota menyediakan pusat bantuan medis; toilet hotel dan restoran pun dibuka untuk pengungsi.

For everyone cheered by the #Serbian policeman playing with the #Syrian baby, here are some bonus pictures..#refugees pic.twitter.com/BEdzPNdUom
— Manveen Rana (@ManveenRana) September 9, 2015

Things are finally brightening up in Belgrade. #Refugees pic.twitter.com/WgLC42gRRh
— Manveen Rana (@ManveenRana) September 9, 2015

Arriving in a chilly Belgrade at dawn though, it's business as usual; tents and people sleeping wherever they can. pic.twitter.com/TwZ3RG312U
— Manveen Rana (@ManveenRana) September 9, 2015

Mengutip laporan Time, ratusan pengungsi Timur Tengah akan berjalan di tengah gelap malam, berusaha menuju negara tujuan mereka, macam Jerman, Swedia, Inggris, atau Hunggaria.
Laporan itu turut memuat potret keluarga asal Suriah, yang memilih jalan kaki. Setelah keluar dari Suriah, mereka telah berjalan melalui Turki, Yunani, Makedonia, serta sebagian wilayah Serbia. Rute itu banyak dilalui keluarga pengungsi lainnya.
Saat ini, total pengugsi Suriah mencapai empat juta jiwa. Perang saudara yang dimulai pada Maret 2011 jadi pemicunya. Perang melibatkan pendukung Presiden Bashar al-Assad dengan para seterunya.
Kian rumit setelah ISIS (kini IS) memproklamasikan sebuah negara yang mencakup Suriah dan Irak. Kekejaman IS mendorong lebih banyak orang hengkang.
Kami juga pernah memuat statistik pengungsi Suriah dalam infografik.

Aksi kartunis melawan kabut asap

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

17:54 WIB - Kamis , 10 September 2015

(Ilustrasi) Seorang warga mengenakan masker, berusaha meminimalisir dampak kabut asap, di Jambi.

Beberapa hari terakhir, tagar #MasihMelawanAsap menguat di Instagram dan Twitter. Tagar ini diinisiasi oleh para kartunis dan komikus, mereka menyuarakan keluh-kesah, hingga sindiran seputar kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Beberapa karya juga memuat desakan pada pemerintah untuk bertindak lebih aktif mengatasi masalah kabut asap. Ada juga yang mengaitkannya dengan peristiwa aktual, misalnya: kunjungan anggota DPR ke Amerika Serikat.
Kamis (10/9/2015), Iconosquare mencatat #MasihMelawanAsap telah melewati angka 1500 posting di Instagram. Adapun di linimasa Twitter, Topsy mencatat tagar itu telah melebihi 1.100 kicauan dalam sepekan terakhir.
Tagar itu pertama kali dikicaukan akun @dhanypramata, pada 29 Juli 2015. Saat itu ia membagikan komik strip dari @Tomodantama.
BBC Indonesia mengonfirmasi, @dhanypramata sebagai akun milik Dhany Pramata, kartunis asal Pekanbaru, Riau. Menurut Dhany, aksi #MasihMelawanAsap pertama kali dimulai di Instagram oleh komunitas kartunis dan komikus.
Dhany pun menyebut kabut asap telah menjadi masalah tahunan di Riau. "Ini sudah sekitar 18 tahunan terjadi. Perasaan dari dulu kebijakannya itu tetapi tahun depan tetap saja. Saya harap pemerintah bisa lebih tegas jangan pelakunya saja tapi orang yang di belakangnya juga," katanya.
Sekadar informasi, media sosial macam Twitter dan Instagram memang menjadi salah satu kanal bagi para kartunis dan komikus untuk memamerkan karya mereka. Sejumlah komikus bahkan punya pengikut hingga ribuan orang.
#MasihMelawanAsap juga turut diramaikan oleh para kartunis dan komikus berpengaruh di kedua layanan media sosial itu. Sebutlah akun macam @Jukihoki, @komikazer, dan lain-lain. Berikut beberapa karya mereka di tagar #MasihMelawanAsap.
Perkembangan terakhir kabut asap
Bencana kabut asap ini disebabkan aksi pembakaran hutan. Kabut asap tercatat melanda sejumlah kota dan kabupaten di delapan provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
Asap juga telah berembus hingga ke Malaysia dan Singapura.
Kamis (10/9), Bloomberg melaporkan, indeks polusi udara di Singapura telah menyentuh angka 137, masuk kategori tidak sehat. Namun, kondisi lebih buruk pernah terjadi di tahun 2013, yang mencapai angka 401.
AntaraNewsmewartakan, dampak pembakaran hutan di Riau dan Kepulauan Riau juga terasa di Malaysia. Secara umum jarak pandang di Malaysia akibat asap tebal dari Riau mencapai 10 KM sehingga tergolong kondusif. Namun di wilayah Johor, yang dekat dengan Kepualauan Riau, jarak pandang hanya 4.000 meter.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan, sehubungan kabut asap ini. Ia juga menyatakan akan menindak pelaku pembakaran hutan. "Penyebab dan solusinya sudah diketahui. Perusahaan yang lakukan pembakaran harus dicabut izinnya, dan dipidanakan," demikian tertulis dalam akun Facebook resminya, Minggu (6/9).
Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) saat ini sedang menyelidiki 10 perusahaan yang diduga kuat ikut melakukan pembakaran hutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menerangkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat bila perusahaan-perusahaan itu terbukti bersalah.
"Dibekukan, mulai izin pemanfaatan lahan hingga penggunaannya," kata Siti Nurbaya, soal bentuk sanksi yang bisa dikenakan, dikutip CNN Indonesia, Rabu (9/9).
Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa pihaknya akan menangani kasus perdata dan administrasi dalam soal ini. Adapun kasus pidana akan ditangani kepolisian.

Di balik lenyapnya situs Revolusi Mental

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

19:25 WIB - Rabu , 09 September 2015

Menko PMK Puan Maharani (tengah) saat meluncurkan situs Gerakan Nasional Revolusi Mental di Jakarta, Senin (24/8).

Beberapa hari terakhir, laman situs Revolusi Mental (revolusimental.go.id) tidak menampilkan apapun. Ketika mencoba mengakses situs itu, browser (perambaan) Anda hanya akan menyodorkan informasi: "Laman web tidak tersedia" atau semacamnya.
Sebelumnya, laman revolusimental.go.id akan menyajikan tampilan sederhana dan teks yang menjelaskan bahwa situs sedang down.
"Terima kasih atas saran dan masukannya terhadap web revolusimental.go.id. Sejak awal dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, termasuk dalam membangun web revolusimental.go.id," demikian petikan teksnya.
Kini bahkan teks itu pun lenyap. Tak heran bila sebagian media menggunakan kata "Raib" atau "Hilang" dalam melukiskan peristiwa ini.
Meski demikian, penelusuran via situs Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) menunjukkan bahwa domain revolusimental.go.id masih terdaftar.
Adapun status domain itu adalah "serverTransferProhibited." Penjelasan seputar status itu bisa ditemukan di situs ICANN, organisasi non-profit asal Amerika Serikat, yang fokus pada masalah keamanan dan kestabilan jaringan.
"Kode status ini mencegah domain Anda dipindahkan dari pendaftar domain saat ini ke yang lain. Ini adalah status yang jarang muncul, biasanya akan diberlakukan selama sengketa hukum, atas permintaan Anda, atau ketika status REDEMPTIONPERIOD," demikian dikutip dari icann.org.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga sudah memberikan keterangan. Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo mengatakan bahwa situs Revolusi Mental sedang dievaluasi, dan diperbaiki total.
Namun, ia belum bisa memastikan kapan situs itu bisa diakses kembali. "Secepatnya, yang penting begitu selesai, itu sudah baik, aman, bisa menampung semua aspirasi, mewadahi aspirasi semua pihak. Ini masih dalam penggarapan oleh tim," kata Sugihartatmo, dikutip SindoNews.com, Senin (7/9/2015).

Tangkapan layar penelusuran whois domain di pandi.id.

Kontroversi situs Revolusi Mental
Situs Revolusi Mental sempat jadi bulan-bulanan di media sosial. Pasalnya situs itu langsung down tak lama setelah diluncurkan, pada 24 Agustus 2015. Sejumlah netizen menuding situs itu dibangung di atas fasilitas yang tidak memadai.
Direktur Operasional PANDI, Sigit Widodo menganalisa bahwa situs itu menggunakan layanan shared hosting.
"Tidak ada aturan yang dilanggar (meski menggunakan shared hosting), tapi memang kurang tepat kalau web yang dirancang untuk akses masif oleh publik menggunakan shared hosting. Apalagi yang aksesnya tidak unlimited," kata Sigit, dikutip CNN Indonesia, Rabu (9/9).
Wikipedia menjelaskan, shared hosting (atau shared web hosting service) sebagai layanan hosting yang menyediakan satu server guna dipakai oleh banyak situs. Biasanya ini menjadi pilihan paling ekonomis untuk hosting.
Sejumlah netizen juga kerap mempertanyakan harga situs Revolusi Mental, bahkan menghubungkannya dengan dana senilai 149 miliar yang akan diterima Kemenko PMK, sesuai amanat APBNP 2015. Muncul rumor bahwa pembangunannya memakan anggaran hingga ratusan miliar.
Hal tersebut dibantah dalam rilis resmi Kemenko PMK. Di dalamnya dijelaskan, dana 149 miliar itu akan digunakan untuk berbagai program dalam kegiatan gerakan nasional revolusi mental. Adapun pembangunan situs merupakan salah satu poin di antaranya.
Seperti dilansir Rappler, Kemenko PMK menyebut bahwa pembangunan situs Revolusi Mental dianggarkan sebesar Rp 200 juta.

Perang Timur Tengah rampas hak pendidikan anak

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

19:12 WIB - Selasa , 08 September 2015

Dua anak bergandengan tangan di depan puing-puing sekolah mereka di Gaza, Palestina.

Foto Aylan Kurdi, yang menjadi viral pekan lalu, membuka mata dunia atas masalah kemanusiaan akibat konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Aylan adalah satu di antara jutaan anak yang menjadi korban atas konflik berkepanjangan di kawasan itu.
Pekan lalu (2/9/2015), UNICEF merilis laporan yang fokus menyoroti dampak kekerasan terhadap anak-anak usia sekolah dan sistem pendidikan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
Laporan bertajuk Education Under Fireini berdasar pada penelitian di sembilan negara --terdampak konflik, langsung maupun tidak-- sejak tahun 2011.
Riset UNICEF menemukan, sekitar 13,7 juta anak-anak tidak bisa bersekolah akibat konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Hampir 9 ribu sekolah tidak bisa beroperasi akibat ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata di Suriah, Iraq, Yemen, dan Libya.
"Ini bukan sekadar kerusakan fisik yang menimpa sekolah-sekolah. Namun juga soal rasa putus asa yang dirasakan anak usia sekolah, saat melihat harapan dan masa depan mereka hancur," kata Direktur Regional UNICEF di Timur Tengah dan Afrika Utara, Peter Salama, dalam rilis lembaga PBB itu.
Angka 13,7 juta anak ini, mewakili 40 persen dari total populasi anak usia sekolah di Suriah, Irak, Yaman, Libya dan Sudan. UNICEF pun khawatir, persentase akan mencapai 50 persen dalam beberapa bulan mendatang.
Berikut temuan penting dalam laporan UNICEF ini:

Satu dari empat sekolah yang ada di Suriah tidak bisa digunakan. Konflik berkepanjangan di Suriah (sejak 2011), telah membuat jutaan warga mengungsi. Lebih dari 700 ribu anak-anak pengungsi Suriah di Yordania, Lebanon dan Turki tidak bisa bersekolah. Antara lain, disebabkan infrastruktur negara penampung tidak sanggup menampung ledakan populasi siswa.
Di Irak, 950.000 anak-anak usia sekolah terdampak konflik. Di wilayah itu, sekitar 1.200 bangunan sekolah telah beralih fungsi menjadi tempat penampungan pengungsi.
Konflik di Yaman, menyebabkan 1,8 juta anak terhambat aksesnya ke sekolah. Lebih dari 3.500 sekolah ---sekitar seperempat dari total--- telah ditutup.
Perang di Libya pada tahun 2011 mengakibatkan gangguan berkepanjangan pada sistem pendidikan. Sejak 2014, banyak pengungsi pulang. Namun lebih dari setengah pengungsi yang pulang itu, melaporkan bahwa ana-anak mereka tidak bisa bersekolah.
Sejak Desember 2013, Sudan menampung sekitar 50 ribu anak-anak usia sekolah yang melarikan diri dari konflik di Sudan Selatan. Hanya sepertiga dari mereka yang bisa mendapatkan pendidikan.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Peter Salama turut menyorot masalah lain yang muncul saat anak-anak tidak bersekolah.
Mereka kerap dieksploitasi dalam pekerjaan berbahaya. Ia juga meyinggung soal meningkatnya perekrutan anak-anak dalam organisasi militer dan paramiliter.
"Kita berada di batasan (ancaman) atas hilangnya sebuah generasi," kata Salama.
UNICEF juga telah mengajukan sejumlah solusi atas masalah pendidikan ini. Mulai dari kampanye "kembali bersekolah", membangun ruang belajar, hingga menyiapkan model pembelajaran elektronik.
Mereka pun membutuhkan sekitar USD300 juta (sekitar Rp4,3 triliun) untuk tanggap darurat pendidikan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

#EducationUnderFire

Korban tewas kapal tenggelam di Malaysia jadi 61

Oleh : Ronna Nirmala

17:00 WIB - Senin , 07 September 2015

Tim SAR Malaysia sedang melabuhkan kapalnya usai melakukan usaha pencarian korban kapal tenggelam yang membawa 83 TKI ilegal di perairan Malaysia (3/9/2015) lalu

Jumlah korban kapal kayu yang tewas tenggelam di perairan Malaysia, 3 September lalu, telah mencapai 81 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 61 di antara mereka meninggal dunia.
Dikutip dari Fox News, Pejabat Badan Maritim Malaysia Mohamad Hambali Yaakup mengatakan, korban tewas terdiri dari 37 pria, 23 wanita dan satu balita perempuan.
Hanya 20 orang yang selamat dalam tragedi yang terjadi Kamis pekan lalu ini.
"Jika hari ini kami tidak menemukan korban lagi dalam pencarian, kami akan memanggil pulang para tim pencari besok," kata Kepala Tim SAR Malaysia, Robert Teh, kepada Reuters.
Kapal kayu yang ditumpangi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ini diyakini terguling ombak akibat berlebihan muatan dan cuaca buruk.
Asminah, salah satu korban selamat, mengatakan ini adalah kepulangan pertamanya selama tiga tahun bekerja di Malaysia.
Asminah yang pulang dalam rangka libur Idul Adha, berencana memberikan kejutan kepada keluarganya.
Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan pihak Kedutaan Besar RI tengah menunggu hasil proses identifikasi.
Sejauh ini, baru terdapat 17 jasad yang bisa dikenali keluarga masing-masing. Sedangkan, lima jasad lainnya dikenali berkat kartu identitas dan paspor yang melekat pada pakaian mereka.
"Setelah pihak keluarga dapat mengidentifikasi, kami akan memulangkan tujuh jenazah pada Senin (7/9/2015) dan enam jenazah pada Selasa (8/9/2015)," kata Hermono kepada BBC Indonesia.
Sementara untuk 20 korban selamat, lanjut Hermono, saat ini sedang diamankan oleh pihak aparat Malaysia karena pelanggaran undang-undang keimigrasian serta keluar dari Malaysia secara ilegal.
Meski demikian, KBRI tengah mengupayakan agar mereka tidak perlu menjalani proses hukuman di Malaysia.
"Mudah-mudahan disetujui. Jika begitu, KBRI yang akan biayai kepulangan mereka," tegas Hermono.
Di sisi lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memastikan tetap mengurus pemulangan para TKI yang menjadi korban tenggelamnya kapal kayu Malaysia.
Kepala BNP2TKI telah memerintahkan Kepala Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Aceh Mukhtar, untuk berkoordinasi dengan Biro Humas Setda Aceh sebagai pusat layanan korban untuk menelusuri identitas TKI untuk kemudian dipulangkan ke keluarga masing-masing.
"Kita tetap perjuangkan, tetap dikawal proses pemulangan. Tetapi kita juga tekankan bahwa penting bagi mereka yang ingin menjadi TKI di luar negeri agar melalui jalur formal, agar dokumen kerja jelas, penempatan jelas, kontrak jelas, sehingga kalau ada apa-apa lebih mudah kita perjuangkan hak-haknya," kata Nusron Wahid seperti yang dikutip Kompas.com, di Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Otoritas Malaysia memperkirakan ada sekitar 6 juta TKI legal dan ilegal yang bekerja di berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, pabrik dan pembantu rumah tangga.
Insiden seperti ini dilaporkan sudah sering terjadi di Malaysia, apalagi ada sekitar 2 juta TKI ilegal tercatat bekerja di Negeri Jiran ini

Lima percakapan menarik di linimasa pekan ini

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

13:18 WIB - Minggu , 06 September 2015

Dari kiri atas ke kanan: Donald Trump; Krisdayanti; Aksi #Bersih4; Setya Novanto; Warga Suriah di pemakaman Aylan Kurdi; FPI.

Publik media sosial menyorot sejumlah tema menarik selama sepekan terakhir (30 Agustus - 6 September 2015). Ada soal serius, meliputi urusan politik dan demonstrasi. Hingga soal privat dalam kehidupan pesohor. Berikut kami pilih dan rangkum lima tema menarik untuk Anda. Sila menyimaknya.

Salah satu papan kampanye dalam aksi #Bersih4 di Malaysia.

Aksi #Bersih4 di Malaysia
Aksi menggoyang Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bergaung di linimasa Twitter. Tagar #Bersih4 --seperti juga nama aksi ini-- jadi populer di media sosial.
Selama dua hari gelaran aksi (29 - 30 Agutus 2015), percakapan #Bersih4 menguat. Warga negara Malaysia yang berada di luar negeri juga turut menyampaikan dukungan lewat media sosial.
Aksi #Bersih4 dipicu dugaan aliran dana sebesar RM2,6 miliar (sekitar Rp9,76 triliun), yang mengalir ke rekening Najib. Dana itu berasal dari 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga dana investasi milik pemerintah yang berdiri sejak tahun 2009. Najib menjabat sebagai kepala dewan penasihat 1MDB.
Lewat blog-nya Najib mempertanyakan aksi ini, dan menyebutnya sebagai tindakan yang menganggu ketentraman banyak orang.
Di sisi lain, aksi ini turut didukung mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dalam sebuah posting di blog-nya, Mahathir mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyukai demonstrasi jalanan, yang bisa berdampak buruk pada aktivitas ekonomi.
Namun, kali ini ia merasa demonstrasi bisa dibenarkan, karena Najib sudah melampaui batas. Bahkan menurutnya, Najib telah melumpuhkan institusi yang seharusnya bisa dipakai rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Kabar terakhir, Kepolisian Malaysia akan memanggil Mahathir untuk dimintai keterangan seputar pernyataan yang dilontarkannya dalam aksi #Bersih4.

Curhat keluarga Krisdayanti di Instagram
Hubungan penyanyi Krisdayanti dengan kedua anaknya, Titania Aurelie Nurhermansyah (17) dan Azriel Akbar Hermansyah (15) jadi sorotan. Ketiganya terlibat aksi berbalas posting bernuansa curhat lewat akun-akun Instagram yang dipercaya milik mereka.
Cerita bermula saat perayaan hari ulang tahun ke-17 Aurel di LV Club, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8). Dalam perayaan itu, Krisdayanti --selaku ibu kandung Aurel-- absen.
Melalui Instagram, Aurel (@aurelie.hermansyah) menyampaikan keluh-kesahnya. Ia memberi kesan, ketidakhadiran Krisdayanti disebabkan karena tidak diizinkan sang suami, Raul Lemos.
Krisdayanti (@krisdayantirl) membalas, dengan menyebut bahwa Raul justru sering mengingatkan dirinya untuk bertemu kedua anaknya. Sebaliknya, menurut Krisdayanti, Aurel lah yang kerap membatalkan acara pertemuan mereka.
Kondisi kian riuh, ketika adik Aurel, Azriel (@azriel_l) angkat bicara. Azriel bahkan menutup posting panjang lebarnya dengan teks, "maaf udah buat mimi malu punya anak kayak kita."
Peristiwa ini, menyisakan sejumlah pertanyaan. Layakkah berbagi konten privat di media sosial? Perlukah berbagi konten dengan caption ratusan kata di Instagram? Bukankah aplikasi itu diperuntukkan untuk berbagi gambar. Beritagar.id mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam salah satu artikel.
Selain itu, posting Krisdayanti saat membalas Aurel juga disorot. Pasalnya posting itu memuat gambar ilustrasi ibu-anak yang tersedia di sejumlah layanan penyedia gambar berbayar. Apakah Krisdayanti membayar untuk menggunakannya? Atau sekadar mencomotnya?
Belakangan ketiga pesohor itu telah menghapus posting mereka. @aurelie.hermansyah sempat menyinggung alasan di balik keputusan menghapus posting tersebut.

Aku hapus postingan kemaren krn sudah terlalu banyak comment yang gaenak utk dibaca, niat aku cmn mencurahkan isi hati bukan menyudutkan siapapun. Semoga secepatnya keadaan bisa kembali seperti semula 😊

A photo posted by Aurelie Hermansyah (@aurelie.hermansyah) on Sep 3, 2015 at 10:05pm PDT

Seorang anggota FPI dalam aksi penyerangan terhadap kantor Playboy Indonesia, 12 April 2006.

Tentang akun parodi @FPIKaraoke
Akun Twitter @FPIKaraoke mencuri perhatian publik. Mereka punya lebih dari 1.300 pengikut, padahal baru dua pekan terakhir aktif di linimasa.
Memanfaatkan foto-foto aksi Front Pembela Islam (FPI) --yang bisa dengan mudah ditemukan di internet-- akun @FPIKaraoke memparodikan ormas yang dipimpin oleh Rizieq Syihab itu.
Mereka menyandingkan foto-foto itu dengan lirik-lirik lagu populer. Hasilnya para pemimpin dan peserta aksi FPI --termasuk Rizieq Syihab-- digambarkan tengah memegang mikrofon sambil menyenandungkan lagu-lagu yang dipopulerkan Iwan Fals, Kotak, Efek Rumah Kaca, Agnes Monica, sampai JKT48.
Pada profilnya mereka menyebut FPI sebagai Front Pembela Inulvista.

"Dia pikir.. Dia yang paling hebat. Merasa paling jago & paling dahsyat. Dia memang jago.. (ayam jago, kukuruyuuk..)" pic.twitter.com/qGYO4LYzjP
— FPI Karaoke (@FPIKaraoke) August 30, 2015

"Tuhan kirimkanlah aku.. kekasih yang baik hati.. yang cintai akuuu... apa adanya..." pic.twitter.com/JbJQ88cLVW
— FPI Karaoke (@FPIKaraoke) August 30, 2015

"Persahabatan bagai kepompong... mengubah ulat menjadi kupu-kupu.." pic.twitter.com/PI0dlBKS6Y
— FPI Karaoke (@FPIKaraoke) August 28, 2015

Masyarakat menghadiri pemakaman Aylan Kurdi di Kobane , Suriah , Jumat (4/9/2015).

Foto Aylan Kurdi jadi viral di media sosial
Aylan Kurdi tenggelam, saat keluarganya mengarungi Laut Mediterania dengan perahu karet. Mereka adalah pengungsi asal Suriah, yang berusaha mencari kehidupan baru, setelah wilayahnya digoncang perang.
Jasadnya ditemukan di pantai dekat salah satu resor wisata utama di Bordum, Turki, Rabu (2/9/2015). Foto Aylan, membuka mata publik internasional terhadap persoalan pengungsi di Eropa.
Pada foto itu, tubuh mungilnya terkapar seperti sedang tertidur, sambil dibelai ombak kecil. Aylan mengenakan kaos berwarna merah, celana pendek biru, lengkap dengan sepatu kecilnya.
Media-media ternama di Eropa --terutama di Inggris-- menampilkan foto Aylan di halaman depan. Foto itu pun ramai dibagikan di media sosial.
Namun tak sedikit yang menyatakan keberatan, atas penyebaran foto Aylan. Mereka umumnya menilai foto itu terlalu menyedihkan, tak pantas, atau bahkan menakutkan.
Pandangan berbeda datang dari aktivis Human Rights Watch, Peter Bouckaert yang akhirnya membagikan foto itu setelah menimbang cukup lama. Ia menyebarnya dengan harapan kasus Aylan bisa mempengaruhi pemimpin Eropa dalam membuat kebijakan seputar pengungsi.
Ada juga beberapa seniman dan ilustrator yang membuat ilustrasi baru dari foto itu.

#Khartoon - I Hope Humanity Finds a Cure for Visas #Syria #refugeeswelcome #refugeecrisis #Germany #Italy #Greece pic.twitter.com/zbyGMSrIsO
— ALBAIH (@khalidalbaih) September 2, 2015

Because you couldn't find a safe home for you down here... Sleep well little angel, child of the world #AylanKurdi ✨👼 pic.twitter.com/5j1JNizK11
— Hiba Tawaji (@hibatawaji) September 4, 2015

These heartbreaking cartoons capture world's sadness over drowned Syrian toddler #AylanKurdi http://t.co/YQp7mjShRB pic.twitter.com/VS6NwU73C3
— HuffPost UK (@HuffPostUK) September 3, 2015

Trump: One more thing, do they like me in Indonesia?

Sentimen negatif di seputar pertemuan pimpinan DPR dan Donald Trump
Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon hadir pada konferensi pers yang diadakan Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik,
Hal ini menjadi sorotan di media sosial. Di linimasa Twiter, terjadi lonjakan atas kata kunci "Fadli Zon" dan "Setya Novanto" setelah pertemuan itu. Adapun kata kunci "Donald Trump" dan "Novanto" turut masuk topik tren Twitter Indonesia, sejak Jumat (4/9/2015).
Meski riuh, merujuk pemantauan Indonesia Indicators, peristiwa ini justru disambut dengan sentimen negatif di media sosial.
Seperti dilansir BBC Indonesia, Indonesia Indicator mencatat, di Twitter sentimen negatif terhadap Fadli Zon sehubungan peristiwa ini mencapai 40,4 persen, sementara yang positif hanya 26,6 persen.
"Sementara Setya Novanto sentimen negatifnya 40,2 persen dan positifnya hanya 27 persen. Ini termasuk jarak cukup besar," kata Wildan Pramudya, Kepala Riset Indonesia Indicator, Jumat (4/9).
Tweepsmempersoalkan banyak hal, mulai dari pantas tidaknya seorang pimpinan lembaga legislatif Indonesia hadir dalam konferensi pers seorang calon presiden AS; Kecenderungan rasial dari Donald Trump; Hingga soal jawaban Setya Novanto dalam konferensi pers yang dinilai membawa kesan bahwa seluruh rakyat Indonesia menyukai Trump.

Bertemu Donald Trump, pimpinan DPR menuai sentimen negatif

Oleh : Muammar Fikrie @fikrie

17:38 WIB - Sabtu , 05 September 2015

Acara konferensi pers yang Donald Trump, yang turut dihadiri Setya Novanto dan Fadli Zon.

Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara konferensi pers yang diadakan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump menjadi sorotan di media sosial.
Merujuk mesin percakapan Topsy, kata kunci "Fadli Zon" dan "Setya Novanto" meningkat drastis pasca pertemuan itu. Sabtu (5/9), "Fadli Zon" mencapai angka 4 ribu kicauan, dalam 24 jam terakhir. Pada rentang waktu yang sama, "Setya Novanto" nyaris mendekati angka 6 ribu kicauan.
Sabtu (5/9/2015), kata kunci "Novanto" juga masuk topik tren Twitter Indonesia. Pertemuan ini juga mendongkrak kata kunci "Donald Trump", yang sudah masuk topik tren Twitter Indonesia, sejak Jumat (4/9).
Akun Twitter @FadliZon --dikenal milik Fadli Zon-- juga terlihat antusias dengan pertemuan ini. Ia membagikan foto selfie-nya bersama Trump. Di kicauan lain, akun yang punya sekitar 294 ribu pengikut itu berbagi foto buku autobiografi Donald Trump. Boleh jadi buku itu juga berada dalam bingkisan dari Trump.

Kata kunci "Setya Novanto" dan "Fadli Zon" meningkat setelah pertemuan keduanya dengan Donald Trump. Topsy, 5 September 2015 - pukul 17.00 WIB.

Meski riuh, kicauan-kicauan seputar peristiwa ini cenderung memuat sentimen negatif. Demikian hasil pemantauan Indonesia Indicator, lembaga riset yang fokus pada pemantauan serta analisis media daring, media sosial, forum diskusi, dan TV.
Seperti dilansir BBC Indonesia, Indonesia Indicator mencatat, di Twitter sentimen negatif terhadap Fadli Zon sehubungan peristiwa ini mencapai 40,4 persen, sementara yang positif hanya 26,6 persen. Untuk melengkapi 100 persen, kemungkinan besar ditambahkan dengan sentimen netral (33 persen).
"Sementara Setya Novanto sentimen negatifnya 40,2 persen dan positifnya hanya 27 persen. Ini termasuk jarak cukup besar," kata Wildan Pramudya, Kepala Riset Indonesia Indicator, Jumat (4/9).
Paling tidak ada beberapa hal yang kerap disorot oleh publik media sosial seputar pertemuan ini.
Pertama, soal pantas tidaknya, pimpinan lembaga legislatif Indonesia hadir dalam acara konferesi pers tokoh yang berstatus sebagai calon presiden AS. Sejumlah tweeps juga menyinggung pandangan politik Trump yang cenderung rasial.
Kedua, Setya Novanto dinilai tidak cukup baik dalam menjawab pertanyaan Trump. Saat itu, Setya Novanto seolah membawa pesan bahwa rakyat Indonesia menyukai Trump.
Ketiga, tentang posisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang kerap mengampanyekan anti-asing, dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Adapun Setya Novanto (Partai Golkar) dan Fadli Zon (Partai Gerindra) dikenal sebagai pentolan KMP. Pertemuan dengan Trump ini menjadi bahan sindiran tweeps. Mereka mengirim kicauan satire, menyinggung kampanye anti-asing yang kerap digaungkan KMP.
Keempat, ihwal penggunaan "uang rakyat" dalam pertemuan itu. Sejumlah pimpinan DPR mengadakan kunjungan kerja ke AS, dalam rangka Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-4 di New York pada tanggal 31 Agustus-2 September 2015. Namun Setya Novanto dan Fadli Zon turut mampir ke acara Trump.
Berikut video rekaman saat Trump memperkenalkan Setya Novanto. Turut pula kami pilihkan sejumlah kicauan menarik di seputar peristiwa ini.

Trump: One more thing, do they like me in Indonesia?

Jangan2 KMP mengutus Setyo dan FadliZon ke USA utk meminta Donald Trump dinaturalisasi agar 2019 nanti mau ikut pilpres di Indonesia
— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) September 5, 2015

Selfie dgn Donald Trump di Trump Plaza, New York. pic.twitter.com/w7hcoNIMVS
— Fadli Zon (@fadlizon) September 4, 2015

Saya lihat videonya ngakak keras. Semua pertanyaan Trump dijawab Setya Novanto dgn "Yes." Coba klo ditanya aneh-aneh https://t.co/Hpx1r9cspW
— Burhanuddin Muhtadi (@BurhanMuhtadi) September 4, 2015

Setya @DPR_RI + @fadlizon KAMPANYE Donald Trump di NEGERI DAJJAL (kt Amien Rais) pakai UANG RAKYAT pic.twitter.com/F6NQspSlyO #GantiPimpinanDPR
— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) September 4, 2015

DPR suka atau tidak adlh perwakilan rakyat Indonesia. Patutkah hadir dlm kampanye Trump, yg bisa disalahartikan memihaknya?
— metta dharmasaputra (@metta_ds) September 5, 2015

HAHAHAA RT @BULLFRONT: #SaveNovanto :( Cc: @PartaiSocmed @sahaL_AS @GunRomli pic.twitter.com/ebPhc73yMJ
— Partai Social Media (@PartaiSocmed) September 4, 2015

KMP katanya anti asing. Kok ketemu Trump? Oh mgkn bagi FZ n SN, Trump bukan asing. Kan Trump populer, namanya tdk asing lagi.
— akhmad sahal (@sahaL_AS) September 4, 2015

Wah.. Dihadapan Donald Trump Ketua DPR RI janji akan lakukan hal2 besar utk Amerika. Kok bukan utk Indonesia? -- http://t.co/wvCgJpVX8E
— Adian Napitupulu, SH (@AdianNapitupulu) September 4, 2015

Korban kapal tenggelam di Malaysia diduga TKI ilegal

Oleh : Ronna Nirmala

16:56 WIB - Jumat , 04 September 2015

Tim SAR Malaysia sedang melakukan upaya pencarian kapal tenggelam di perairan Perak, Malaysia, 4 September 2015.

Jumlah korban tewas dalam peristiwa kapal tenggelam di wilayah perairan Sabak Berenam, Selangor, Malaysia, bertambah satu menjadi 15 orang.
"Pagi ini kami mendapat informasi data jumlah WNI yang telah diselamatkan 19 orang dan 15 orang meninggal dunia," kata Juru Bicara Kemlu Armanantha Nasir, Jumat (4/9/2015).
Sementara, dikutip dari Kompas.com, sebanyak 35 WNI lainnya masih belum diketahui nasib keberadaannya.
"Cuaca tadi malam di daerah operasi dilaporkan terjadi hujan cukup lebat. Hal ini sangat mengkhawatirkan keselamatan para korban yang diperkirakan masih berjumlah sekitar 35 orang," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan 19 WNI yang selamat terdiri dari 10 orang Aceh, dua orang Sumatera Utara, satu warga Sumatera Barat, tiga warga Surabaya, dan tiga lainnya belum diketahui asalnya.
"Dalam upaya untuk mengidentifikasi siapa yang selamat dan siapa yang meninggal agak sulit karena mereka tidak kenal satu sama lain. Untuk itu, Satgas KBRI di Kuala Lumpur terus melakukan upaya identifikasi di lapangan," ujar Iqbal seperti yang ditulis Republika Online.
Tim SAR yang diturunkan untuk upaya pencarian dan evakuasi terdiri dari tujuh kapal dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), tiga kapal dari Angkatan Laut Malaysia, satu kapal dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan tiga pesawat patrol.
Dikutip dari BBC Indonesia, KBRI di Kuala Lumpur mengatakan, puluhan warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam diduga merupakan buruh migran tak berdokumen.
"Kapal diduga kuat dalam perjalanan menuju Tanjung Balai Asahan (Provinsi Sumatera Utara) dengan membawa WNI yang dikategorikan sebagai Pendatan Asing Tanpa Izin (PATI)," demikian keterangan pers tertulis KBRI di Kuala Lumpur.
Dugaan ini mengacu pada peristiwa serupa yang pernah terjadi dan lokasi keberangkatan kapal yang bukan melalui pelabuhan resmi.
Otoritas Malaysia sebelumnya mengatakan kapal kayu -yang membawa sekitar 100 orang- terbalik sebelum tenggelam, Kamis 3 September 2015, karena muatan yang berlebih dan juga akibat dihantam gelombang tinggi.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengatakan dirinya "sangat menyayangkan" atas musibah kapal karam yang membawa warga Indonesia.
Herman mengimbau agar warga Indonesia yang akan pulang "tidak mengambil resiko dengan menempuh jalur kepulangan yang berbahaya".
Sementara itu, siaran pers LSM Migrant Care menduga kuat masih banyaknya buruh migran yang terpaksa pulang ke Indonesia dengan moda transportasi kapal karena "birokrasi dan mahalnya transportasi serta mahalnya kompoun (denda bagi buruh migran tidak berdokumen) dan monopoli IMAN dalam pemulangan TKI tidak berdokumen."
Ketua Migrant Care, Anis Hidayah kemudian mendesak agar pemerintah Malaysia dan Indonesia mengusut tuntas kasus ini.
"Dan memastikan seluruh hak-hak korban dipenuhi. Kebijakan pemulangan buruh migran tidak berdokumen di bawah IMAN juga harus segera di evaluasi," kata Anis.

Perlukah kita berutang kepada IMF?

Oleh : Ronna Nirmala

16:00 WIB - Kamis , 03 September 2015

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memberikan pengarahan saat konferensi internasional bertajuk Future of Asia's Finance: Financing For Development 2015 di Jakarta, Rabu (2/9). Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama IMF tersebut membahas tantangan ekonomi global dan implikasinya bagi para pembuat kebijakan di Asia.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, dalam kunjungannya kemarin, memuji perekonomian Indonesia yang dianggap mampu bertahan dari krisis di tengah pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi dunia.
Di masa lalu pujian seperti itu mungkin besar artinya, mengingat ketergantungan Indonesia pada bantuan IMF. Namun apakah kondisi Indonesia saat ini mensinyalir kebutuhan utang kepada IMF seperti dulu?
Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan kondisi ekonomi saat ini masih relatif sehat untuk menghadapi guncangan ekonomi.
"Kalau kita lihat dari uang luar negeri sekarang, masih aman-aman saja, cadangan devisa masih cukup baik. Cadangan devisa kita masih di atas dari enam bulan impor yang jauh dari level IMF yang cuma tiga bulan impor," kata Andry kepada BBC Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih di atas 4 persen, dengan inflasi 7,26 persen. Jika dibandingkan dengan masa krisis 1998 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia -13,1 persen dengan inflasi mencapai 82,4 persen.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono bahkan menyebut Indonesia trauma atas pinjaman yang disebut sebagai "malapraktik" ekonomi 1998.
"Waktu itu, IMF lalai dan kita trauma. Kita nggak mau sekarang berhubungan dengan IMF. IMF sendiri yang dikritik seluruh dunia. Ekonom-ekonom top, termasuk Joseph Stiglitz, juga mengkritik IMF. Jadi, 'malapraktik', memberikan 'obat' yang enggak cocok," ujar Tony kepada Kompas.com, di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Dianalogikan oleh Tony, dari berbagai "obat" yang disarankan IMF, ada beberapa yang ternyata tak tepat diterapkan di Indonesia. Pertama, ialah pemangkasan subsidi. Menurut ekonom UGM itu, Indonesia merupakan negara yang masih memerlukan subsidi untuk mendorong sektor-sektor tertentu.
Hal itu merupakan ciri khas Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan kondisi ekonomi di negara-negara Amerika Latin, layaknya Meksiko dan Brasil, yang saat itu juga mengalami krisis ekonomi.
Paket kebijakan yang diberikan IMF terdiri dari 10 poin yang dikenal dengan Washington Consensus, berhasil diterapkan kepada negara di Amerika Latin, tetapi tidak bagi Indonesia.
Indonesia sebenarnya sudah tidak memiliki memiliki kewajiban utang ke pada IMF sejak 2006, seperti sebagaimana yang telah ditegaskan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Okezone.commewartakan, pada saat itu SBY dengan Menko Perekonomian yang kala itu dijabat Boediono, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah telah menyepakati akan melunasi utang IMF.
"Sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF," kata SBYkala itu.

Menurut SBY, penulasan utang kepada IMF merupakan bagian dari kerangka ekonomi Indonesia. Pada konferensi press kala itu dia juga menyampaikan bahwa angka rasio utang Indonesia semakin menurun.
Rasio utang pada tahun 2000 adalah 80 persen dari PDB, 2004 sebesar 54 persen dari PDB, 2005 sebesar 48 persen dari PDB dan 2006 sebesar 40 persen dari PDB.
Siapa sebenarnya IMF?
IMF adalah salah satu lembaga donor tujuan pinjaman dana segar. Namun layaknya pemberi pinjaman utang, IMF mengharapkan para peminjam memberikan prioritas untuk membayar kembali dananya.
Untuk lebih menjaga penggunaan anggota atas sumber daya IMF, pada Maret 2000, IMF mulai memperlakukan penilaian kepatuhan bank sentral dengan praktik-praktik yang diinginkan untuk prosedur kontrol internal, pelaporan keuangan dan mekanisme audit. Demikian dilansir dari laman IMF, Kamis (3/9/2015).
Pada waktu yang sama, Dewan Eksekutif memutuskan memperluas penerapan, dan menggunakan secara lebih sistematis, berbagai mekanisme yang sudah tersedia untuk menangani negara yang meminjam dari IMF berdasarkan informasi yang salah.
Dalam kebanyakan kasus, IMF, ketika memberi pinjaman, menyediakan hanya sebagian kecil keperluan pembiayaan eksternal sebuah negara.
Tetapi karena persetujuan pemberian pinjaman IMF menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sebuah negara berada pada jalur yang benar, ini meyakinkan para investor dan komunitas resmi dan membantu menghasilkan pembiayaan tambahan dari sumber tersebut.
Sehingga, pembiayaan IMF dapat bertindak sebagai pengungkit yang penting atau katalis, untuk menarik dana lain.
Kemampuan IMF untuk melaksanakan peranan katalis tersebut berdasarkan pada tingkat kepercayaan yang dimiliki para pemberi pinjaman lain tentang operasinya dan khususnya tentang kredibilitas persyaratan kebijakan yang dikaitkan dengan pinjamannya.
Jenis-jenis utang IMF:
Pinjaman Siaga : (Stand-By Arrangements) membentuk inti kebijakan pinjaman IMF. Pengaturan Siaga memberikan kepastian kepada negara anggota bahwa pengaturan itu bisa menggunakan sampai sejumlah tertentu, biasanya selama 12-18 bulan, untuk mengatasai masalah neraca pembayaran jangka pendek.
Fasilitas Pendanaan yang Lebih Panjang : Dukungan IMF bagi anggotanya berdasarkan Fasilitas Pendanaan Diperpanjang memberikan kepastian bahwa sebuah negara anggota bisa menarik sampai sejumlah tertentu, biasanya selama tiga sampai empat tahun, untuk membantu negara itu mengatasi masalah ekonomi struktural yang menyebabkan kelemahan serius dalam neraca pembayarannya.
Fasilitas Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan : Fasilitas berbunga rendah untuk membantu negara anggota termiskin menghadapi masalah neraca pembayaran yang terlalu lama biaya bagi para peminjam disubsidi melalui hasil dari penjualan emas milik IMF di masa lalu, bersama dengan pinjaman dan dana bantuan yang disediakan kepada IMF untuk tujuan tersebut oleh anggota-anggotanya.
Fasilitas Cadangan Tambahan : Menyediakan pembiayaan jangka pendek tambahan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran yang terkecuali karena hilangnya kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu yang tercermin dalam arus modal keluar.
Kredit Kontinjen (Contingent Credit Lines--CCL) : Pagu pertahanan untuk mencegah lebih awal memudahkan anggota melaksanakan kebijakan ekonomi kuat untuk memperoleh pembiayaan IMF jangka pendek ketika menghadapi hilangnya kepercayaan pasar yang mendadak dan mengganggu yang diakibatkan dari penularan kesulitan di negara lain.
Bantuan Darurat : Diperkenalkan di tahun 1962 untuk membantu anggota mengatasi masalah neraca pembayaran yang timbul dari bencana alam yang mendadak dan tidak disangka, bentuk bantuan ini diperpanjang di tahun 1995 untuk mencakup situasi tertentu di mana anggota telah keluar dari konflik militer yang telah mengganggu kapasitas administratif dan institusional.

Soal kereta cepat, Jonan tak mau ambil pusing

Oleh : Ronna Nirmala

16:45 WIB - Rabu , 02 September 2015

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak mau ambil pusing siapa yang akan jadi pemenang tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun, dia menekankan pentingnya standar keselamatan penumpang dalam sistem pelayanan jasa transportasi di Tanah Air.
"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan seperti yang ditulis CNN Indonesia, di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).
Jonan mengaku tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan Tiongkok dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.
"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apa-apa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.
Jonan pun menekankan proyek kereta cepat tak boleh pakai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sebab, Jonan berpendapat proyek-proyek yang menggunakan APBN haruslah difokuskan pada pembangunan kereta di luar Pulau Jawa.
"Harus pakai swasta, tidak boleh pakai APBN. Saya stempelnya itu," tegas Jonan seperti yang ditulis Detik Finance.
Sebelumnya Jonan mengaku belum pernah ikut rapat soal pembahasan kereta cepat.
Jonan juga menegaskan sebagai menteri yang membawahi sektor perhubungan, tak akan punya tendensi atau memihak kesalah satu calon investor kereta cepat yaitu Jepang dan Tiongkok.
"Oh jangan. Saya nggak ada kecenderungan gitu.Gini, kenapa saya nggak ada kecenderungan, karena kalau tidak salah kantor menko itu menunjuk konsultan independen yang review 2 proposal itu BCG. Nah saya sendiri sampai sekarang belum dapat laporan hasilnya apa," tegas Jonan.
Saat ini proyek kerta cepat yang diprakarsai Tiongkok dan Jepang sudah masuk tahap penilaian akhir oleh tim penilai pemerintah di bawah Darmin Nasution.
Pemerintah juga menyewa konsulan dari AS untuk memberikan opini soal tawaran Tiongkok dan Jepang dalam kereta cepat.
Hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan menteri-menteri bawahnya untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) guna membahas proyek pembangunan kereta cepat. Darmin berharap rapat kali ini akan menghasilkan keputusan final.
"Sepertinya ini yang terakhir. Mudah-mudahan cuma hari ini. Seperti (rapat) waktu itu targetnya hari setengah hari, tapi ternyata tidak. Jadi rencananya bisa dapat keputusan kali ini," tuturnya seperti yang ditulis Okezone.com, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Alasan Jokowi ajak makan siang pengojek dan sopir angkutan umum

Oleh : Fajar W Hermawan

17:28 WIB - Selasa , 01 September 2015

Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan pengendara Gojek saat pertemuan bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Ada yang tak biasa hari ini dalam hidup Rofiq dan Muksin. Dua pengojek yang tergabung dalam Go-jek ini sebelumnya tak pernah bermimpi bisa masuk ke Istana Negara. "Bangga banget. Sebagai anak jalanan saya merasa dihargai," kata Ketua Paguyuban Go-jek Singa Tebet Rofiq seperti ditulis di laman setkab.go.id, Selasa (1/9/2015). "Baru kali ini saya ngerasain masuk istana," tambah Muksin.

Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan pengemudi angkutan kota (angkot) saat pertemuan bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Ya tadi siang, Presiden Joko Widodo memang mengundang 15 warga dari berbagai perwakilan sopir angkutan umum dan pengojek makan siang ke Istana Negara. Di hadapan tamunya, Jokowi mengatakan ingin mendengar dan mendapat masukan dari para sopir angkutan umum, termasuk ojek dan go-jek.

Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan pengendara Gojek saat pertemuan makan siang bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Dalam sambutannya Jokowi menjelaskan alasannya mengundang mereka ke istana. Saat berkunjung ke Tanah Tinggi, kampung Rawa Jakarta Pusat, kata dia, ada tukang ojek yang berbisik ke dirinya. "Pak sesekali kita (tukang ojek) diundang ke Istana. Saya kaget," kata Jokowi seperti dikutip beritasatu.com.

Bisikan itu rupanya membuat Jokowi terinspirasi untuk mengundang para pengemudi transportasi umum di Jakarta.

Menutip CNNIndonesia, Sanuri menyayangkan dilarangnya sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin yang berakibat sulitnya mengantar penumpang yang menuju daerah perkantoran itu. Menurut dia, untuk menuju area itu, para pengendara harus berputar cukup jauh dan harus melewati wilayah yang selalu macet. "Itu urusan Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar.

Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan pengemudi angkutan kota (angkot) saat pertemuan bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Tak puas dengan jawaban itu, Sanuri meminta Jokowi turun tangan. "Mungkin Pak Ahok mau mengerti kalau Bapak (Presiden) yang ngomong," kata Sanuri.

Belum lagi, kata Sanuri, polemik yang tak kunjung usai antara ojek pangkalan dan pengendata Gojek. "Kami menunggu penumpang di pangkalan dua jam, dia (sopir Gojek) pegang handphone saja sudah bisa dapat penumpang," kata dia.

residen Joko Widodo (tengah) berdialog dengan pengemudi taksi saat pertemuan bersama pengemudi kendaraan umum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Jokowi pun lantas meminta Suryadi, sopir Gojek, menjelaskan penyebab keributan itu. Menurut dia, selama ini sopir ojek hanya salah paham.

Presiden Jokowi menilai bahwa dalam hidup memang penuh kompetisi, begitu pula dengan apa yang terjadi pada Gojek dan ojek konvensional. "Kan sama-sama untuk anak dan istri. Masa Gojek enggak boleh kerja? Ini kan memang persaingan, di mana pun memang seperti itu," kata dia.

Pemerintah Malaysia sebut aksi Bersih4 haram

Oleh : Ronna Nirmala

17:00 WIB - Senin , 31 Agustus 2015

Sejumlah warga mengikuti unjuk rasa Bersih 4.0 di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8). Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalan menyuarakan empat tuntutan yaitu Pemiluhan Umum (pilihan raya) Bersih, Kerajaan Bersih, Penyelamatan Ekonomi dan Hak Membantah (berpendapat).

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengecam pelaksanaan demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur. Hal itu disampaikan Najib dalam pidato tahunan jelang Hari Kemerdekaan.
"Sebelum saya menyatakan statement lebih lanjut, saya meminta semua orang di sini yang duduk atau berdiri, tanpa harus membuang waktu mari kita fokuskan perhatian untuk diam, merenung dan menutup mata kita," ujar Najib, seperti yang ditulis di dalam blognya.
"Faktanya kita berkumpul di sini secara damai, dan ini merupakan warisan pemimpin negara kita, dan mereka yang mempertahankan negara. Karena itulah kita menentang demonstrasi, sambung Najib.
Najib mengatakan apa yang dilakukan para demonstran selama dua hari ini adalah tidak wajar, karena hanya menunjukan lemahnya pemikiran dan miskin semangat kebangsaan.
"Waima dan Mufti Kelantan (Ulama Malaysia) telah menyatakan bahwa demonstrasi jalanan dan perhimpunan Bersih 4.0 hukumnya adalah haram di sisi agama Islam," sambung Najib.
Seperti diketahui, ribuan warga Malaysia menggelar demonstrasi di pusat kota Kuala Lumpur dengan mengenakan kaos kuning menuntut PM Najib Razak lengser.
Tidak ada insiden kekerasan yang terjadi dalam aksi demo yang berlangsung selama dua hari ini. Kepolisian menyatakan aksi ini adalah ilegal.
Otoritas juga memblokir situs penyelenggaran aksi serta melarang penggunaan kaos warna kuning yang merupakan simbol "Bersih4".
Sejauh ini belum ada keterangan jelas mengenai jumlah massa yang mengikuti aksi tersebut. Aktivis penyelenggara menyebutkan jumlah peserta demonstrasi mencapai 200.000, namun polisi mencatat hanya sekitar 29.000 masa.
"Kami berharap peserta aksi pada hari ini sebanyak yang kemarin untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintah bahwa mereka telah berbohong dan mencuri uang," ujar seorang peserta demonstrasi, Simon Tam, yang juga menjadi seorang pengacara, seperti yang dikutip dalam Kompas.com.
Menanggapi aksi tersebut, Deputi Perdana Menteri Malaysia Zahid Hamidi, yang juga menjabat sebagai Pjs Menteri Keamanan Dalam Negeri mengingatkan penyelenggara aksi akan menghadapi tuntutan hukum dengan tuduhan penghasutan, mengumpulkan massa, serta lainnya.
"Kami juga mengikuti setiap kata yang mereka katakan. Kami tahu bahwa aksi tersebut dilakukan oleh mereka," ujarnya.
Aksi tersebut muncul setelah adanya dugaan penyelewengan dana oleh PM Najib Razak sebesar sekitar 700 juta dollar AS. Para menteri kabinet Najib mengaku bahwa dana tersebut merupakan donasi politik dari Timur Tengah.
Namun demikian, rekening penampung dana tersebut telah dibekukan dan nasib dana menjadi tidak jelas.
Sementara itu, aksi demonstrasi dengan skala yang lebih kecil digelar di berbagai lokasi di Malaysia. Bernama melaporkan sekitar 12 orang telah ditangkap di Malaka lantaran mereka mengenakan kaos "Bersih 4".

KLIPING SERBA SERBI

Senin, 04 Januari 2016

Petugas SPBU Nakal

TERBONGKAR!! Petugas SPBU Terbiasa Korupsi Bensin, Baca Trik Ini Untuk Mengakali Petugas Nakal

PARLAS NABABAN

Pesan untuk Pengadilan Palembang yang menangkan pembakar hutan

Menyoal nyali Menteri Siti

Empat kewajiban perusahaan pelaku pembakaran hutan

Jangan sampai jadi keledai dalam kasus asap

Persoalan asap tak perlu tunggu penetapan bencana nasional

Beragam modus pembakaran hutan dan lahan Riau

Perincian ganti rugi korban salah tangkap

Perusahaan Cina dan Malaysia jadi tersangka pembakar hutan

Cerita penyintas: 18 tahun terpapar asap Riau

Tuntut hak atas udara bersih

Petisi untuk Jokowi

Doa warga Riau: pembakar hutan, bertobatlah

Kilas balik #MelawanAsap di linimasa

Tujuh jemaah haji Indonesia meninggal karena katrol

Daftar 7 korban meninggal dunia:

Daftar 31 korban yang masih dirawat di rumah sakit atau BPHI di Makkah:

Daftar 10 jamaah yang sudah kembali ke kloter masing-masing:

Jurnalis Hungaria penendang pengungsi minta maaf

Potret polisi Serbia dan bocah pengungsi Suriah jadi viral

Aksi kartunis melawan kabut asap

Di balik lenyapnya situs Revolusi Mental

Perang Timur Tengah rampas hak pendidikan anak

Korban tewas kapal tenggelam di Malaysia jadi 61

Lima percakapan menarik di linimasa pekan ini

Bertemu Donald Trump, pimpinan DPR menuai sentimen negatif

Korban kapal tenggelam di Malaysia diduga TKI ilegal

Perlukah kita berutang kepada IMF?

Soal kereta cepat, Jonan tak mau ambil pusing

Alasan Jokowi ajak makan siang pengojek dan sopir angkutan umum

Pemerintah Malaysia sebut aksi Bersih4 haram

Mengenai Saya

Link

Postingan Sebelumnya

Arsip