Menko: Minarak Harus Bayar Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Menko: Minarak Harus Bayar Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Senin, 8 Desember 2014 | 07:26 WIB

SURYA/Sugiharto Warga mengusung patung yang ditaruh di area titik 22 Desa Siring, dekat pusat semburan lumpur Lapindo, Porong, Selasa (27/5/2014). Patung-patung ini sengaja dipasang sebagai tanda delapan tahun semburan lumpur yang tak kunjung terselesaikan, Kamis (29/5/2014).

Terkait

• Menkeu: Putusan MK soal Lapindo Tak Berdampak pada APBN 2014
• Pemerintah Siap Talangi Ganti Rugi Lumpur Lapindo Rp 781 Miliar dari APBN
• Pengamat: Tak Bisa Ganti Rugi, Minarak Lapindo Bisa Digugat
• Kemenkeu Belum Bisa Jamin Dana Talangan Lumpur Lapindo Rp 781 Miliar
• Lumpur Lapindo Jadi Prioritas Kementerian PU-Perumahan Rakyat

34

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, menegaskan PT Minarak Lapindo Jaya harus membayar ganti rugi atas dampak dari lumpur Lapindo. Menurut dia,  bagian pemerintah sudah tuntas, dan sisanya harus dibayar oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie itu.

Kepada wartawan di pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2014), Sofyan mengatakan sikap pemerintah tegas, seperti yang sudah diungkapkan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto

"Kemarin kan sudah ada pernyataan dari Seskab. Harusnya itu dibayar oleh (PT Minarak) Lapindo (Jaya)," katanya.

Sofyan mengatakan, mulai tahun depan pemerintah tidak akan mengeluarkan uang untuk mengganti kerugian warga akibat bencana lumpur tersebut. Semua ganti rugi menurut dia, akan dibayar oleh PT Minarak Lapindo.

"Kalau dari pemerintah kan sudah dibayar," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen membela korban lumpur Lapindo. Sejak masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu sudah menyambangi para korban.

Selain itu, Andi Wijajanto sudah bertemu jajaran pimpinan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membahas jumlah utang PT Minarak Lapindo Jaya dan pemerintah kepada warga yang terdampak lumpur. (Nurmulia Rekso Purnomo)

---

Editor	: Erlangga Djumena
Sumber	: Tribunnews.com

Ada 34 komentar untuk artikel ini

32 komentator

• 
  

  Pro Demokrasi

  Senin, 8 Desember 2014 | 12:56 WIB

  Mestinya semua diganti Bakrie, bukan pemerintah! Masa salah dia, pemerintah yg ngganti. Ayo Bakrie, kembalikan uang pemerintah yg sudah dipakai untuk ganti rugi korban Lapindo! Ini kan akal2mu aja, mentang2 berkuasa (dulu), bikin skenario seolah2 becana nasional, pake uang rakyat buat ganti rugi.

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 
  

  Jaguar Salim

  Senin, 8 Desember 2014 | 12:03 WIB

  Kalau tidak ada niat baik dari Minarak, disita saja aset perusahaannya dan dijual untuk ganti rugi korban Lapindo selebihnya kembalikan ke Ical untuk modal pilpres yad.

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 
  

  Saefudin

  Senin, 8 Desember 2014 | 11:51 WIB

  aburisal bakrie harus tanggu jawab,jangan cuma ngurusin partai dong buka mata anda

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 
  

  Rinnameydana

  Senin, 8 Desember 2014 | 11:51 WIB

  Tadi muter-muter nyari tv online akhirnya dapet juga yang tanpa ngadat dan gratis, ada HBO, RCTI, SCTV, TRANS7, TRANSTV, K VIsion, Metrotv, tvOne, beINsports dan masih banyak lagi channel lainnya, coba aja di: indostreamingtv.com

  Tanggapi Komentar

  Laporkan Komentar

  Skor: 0

  0 0

• 
  

  Imam

  Senin, 8 Desember 2014 | 11:42 WIB

  benar sita aja aset2nya,, terus dilelang,, termasuk "Nia Ramadhani".... dia kan juga aset Bakrie,, pasti banyak yg nawar tinggi ...