Agung Laksono Nyatakan Golkar tolak Koalisi Merah Putih
Jadi Ketum, Agung Laksono Nyatakan Golkar Tak Ingin Lagi di Koalisi Merah Putih
Senin, 8 Desember 2014 | 04:55 WIB
Ketua Presidium Penyelamat Partai Golongan Karya Agung Laksono saat
membuka Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Agung Laksono terpilih menjadi
Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di
Jakarta, lewat pemungutan suara pada Senin (8/12/2014) dini hari. Seusai
terpilih, dia memastikan partainya tak ingin lagi bergabung dalam
Koalisi Merah Putih.
"Munas ini berkehendak (Golkar) tak lagi di Koalisi Merah Putih," tegas Agung seusai terpilih. Salah satu wujud dari kehendak itu, sebut dia, adalah dukungan yang akan mereka berikan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatus pelaksanaan pemilu kepala daerah tetap digelar secara langsung.
"Perppu kami dukung pemerintah, kami dukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla," ujar Agung. Meski demikian, ujar dia, partainya juga tak serta-merta bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, koalisi pengusung pemerintah Jokowi-JK.
Tak perlu lagi ada koalisi
"Kami dalam posisi sebagai mitra. Tidak masuk Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan kami berpandangan sebaiknya sudahlah tidak usah koalisi-koalisian lagi. Bubarkan saja (koalisi) supaya parlemen tugasnya awasi pemerintah, hak budget, dan awasi UU," papar Agung.
Sikap yang dinyatakan Agung ini berkebalikan dengan posisi yang diambil kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang tetap menyatakan bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, Munas IX Partai Golkar yang digelar di Bali kembali menetapkan Aburizal sebagai ketua umum partai itu lewat aklamasi.
"Munas ini berkehendak (Golkar) tak lagi di Koalisi Merah Putih," tegas Agung seusai terpilih. Salah satu wujud dari kehendak itu, sebut dia, adalah dukungan yang akan mereka berikan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatus pelaksanaan pemilu kepala daerah tetap digelar secara langsung.
"Perppu kami dukung pemerintah, kami dukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla," ujar Agung. Meski demikian, ujar dia, partainya juga tak serta-merta bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, koalisi pengusung pemerintah Jokowi-JK.
Tak perlu lagi ada koalisi
"Kami dalam posisi sebagai mitra. Tidak masuk Koalisi Indonesia Hebat. Bahkan kami berpandangan sebaiknya sudahlah tidak usah koalisi-koalisian lagi. Bubarkan saja (koalisi) supaya parlemen tugasnya awasi pemerintah, hak budget, dan awasi UU," papar Agung.
Sikap yang dinyatakan Agung ini berkebalikan dengan posisi yang diambil kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie yang tetap menyatakan bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, Munas IX Partai Golkar yang digelar di Bali kembali menetapkan Aburizal sebagai ketua umum partai itu lewat aklamasi.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Sabrina Asril |
| Editor | : Palupi Annisa Auliani |
-
kombes dadang
Senin, 8 Desember 2014 | 15:43 WIB50 th sdh Umur Golkar dan pernah memerintah selama 32th lamanya, stl reformasipun Golkar 15 th gabung dg pemerintah meski pres dan wapres nya bukan kader Golkar spt era Gus Dur-Mega atau SBY- Budiono, tapi saat JK yg kader Golkar jadi wapres kok malah mau oposisi dan itu lucu serta konyol.
-
Brujul The Sheep
Senin, 8 Desember 2014 | 14:45 WIBMakhluk jahat seperti Aburizal ini seharusnya disingkirkan dari bumi Indonesia. Hutang pajak tidak mau bayar, hutang asuransi tidak mau bayar, hutang Lapindo apalagi. Korban Lapindo adalah orang2 susah. Seharusnya Aburizal Bakri disita hartanya buat mengganti harta warga yg tenggelam karena ulahnya.
-
Keris
Senin, 8 Desember 2014 | 14:20 WIBSepakat pak agung, saya dukung bapak. Lebih baik kita jadi pengikut penguasa, lebih banyak rezekinya. Daripada jadi Oposisi, jadi oposisi itu sus. ibarat kata lebih baik jadi "budak" asal tenang, daripada jadi "tuan" tapi kesusahan. Dengan mengikuti pemerintah anggota partai akan lebih sejahtera.
-
ikhwan suhada
Senin, 8 Desember 2014 | 13:43 WIBical menjadikan golkar MEMERAS pemerintahan Jokowi untuk menutupi hutang2 perusahaannya .......terutama Lapindo.
diposting oleh Unknown @ 01.54
0 Komentar
Pengemplang BLBI 1998 3000T Yg Merugikan Rakyat NKRI