Sukses SBY Turun Gunung

Sukses SBY Turun Gunung, KMP vs KIH Skor 5-2?

OPINI | 10 December 2014 | 07:47 Dibaca: 586   Komentar: 11   6

SBY turun gunung menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Senin 8 Desember 2014. Sukses..!!

Sumber Gambar

Upaya turun gunung Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi suara sumbang Munas Golkar versi ARB yang menarik dukungan pada Perppu Pilkada Langsung membawa sukses besar. Senin 8 Desember 2014 dua hari yang lalu safari politiknya menemui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan dampak politik yang cukup signifikan, kesolidan KMP mulai berkeping soal Perppu.

Senin itu setelah pertemuannya dengan SBY di Istana Merdeka, Jakarta Presiden Jokowi memberikan pernyataan, pertemuannya dengan SBY berlangsung sekitar 30 menit itu menyinggung juga Perppu Pilkada agar diterima oleh DPR. Komitmen antara dirinya dan SBY dalam mendukung perppu tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, demikian jelas Jokowi lebih lanjut kepada wartawan di Istana sesaat setelah mengantarkan pergi SBY. Soal dua Perppu yang ditetapkan SBY silakan baca “Terbitkan Dua Perpu Pilkada, Presiden Coba Mentahkan UU Pilkada”.

Senada dengan Presiden Jokowi, SBY menegaskan bahwa mereka sudah sepaham untuk mendorong Perppu Pilkada dapat diterima DPR.

“Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI. Bagi Pak Jokowi, dan saya sendiri, Perppu Pilkada adalah sesuai aspirasi rakyat dan baik bagi kelanjutan demokrasi kita,” kata SBY. Sumber berita.

Setelah dengan Presiden Jokowi, SBY lalu bertandanag ke kantor Wakil Presiden. Menemui Wapres Jusuf Kalla yang juga politisi senior Golkar. Mengenai pertemuannya dengan mantan atasannya itu, Jusuf Kalla menjelaskan, “Ya, Tentu juga kita singgung itu (Perppu Pilkada). Tetapi kan semuanya sejak awal tekad itu sama. Bahwa pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu sependapat dengan pilkada langsung. Tentu hal ini karena dikeluarkan SBY, otomatis Demokrat bersama-sama,” ujar JK usai bertemu SBY di kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/12). Sumber berita.

Pertemuan SBY baik dengan Jokowi dan Jusuf Kalla dinilai angin segar merapatnya PD ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jika benar PD merapat maka Perppu Pilkada dipastikan akan gol di DPR. KMP kalah banyak anggota dengan ‘hengkang’nya PD ke KIH untuk isu Perppu Pilkada.

Tak sampai 24 jam setelah pertemuan itu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa salah satu anggota kubu koalisi KMP menyatakan akan berjuang bersama pemerintah untuk meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“PAN tetap dukung Pilkada Langsung. Itu amanat rakyat. Sekali saya membuat komitmen, saya akan jalankan. Itu ukuran integritas kita,” kata Hatta di Jakarta, Selasa (9/12). Sumber berita.

Dukungan terhadap disahkannya Perppu ini juga datang dari Golkar kubu Agung Laksono. Menurutnya subtansi Perppu Pilkada Langsung menjamin hak demokrasi rakyat.

“Terkait Perppu, kami mendukung perppu. Kami mendukung pemerintah Jokowi-JK. Kami berpendapat bahwa sebaiknya menerima Perppu karena substansinya itu mengembalikan hak-hak rakyat kepada demokrasi, yaitu pemilihan langsung,” jelasnya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (8/12) dini hari. Sumber berita.

Kuatnya dukungan terhadap Perppu dari kubu KIH, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Golkar Kubu Agung Laksono akhirnya membuat ARB yang semula lantang menolak Perppu berbalik mendukungnya sebagaimana ia nyatakan dalam akun twitter pribadinya @aburizalbakrie. Berikut penjelasan Aburizal dalam tweet yang ditulis Selasa (9/12/2014) malam:

“4. Pd awal Oktober 2014; Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Partai Demokrat, membuat kesepakatan yang pada pasal pertamanya menyatakan: ..”

5. “Bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya..

6. …secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya.”

7. Dlm kesepakatan itu jg,pd pasal 2 menyatakan:“Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada.”

Tidak hanya itu, Aburizal bahkan mengunggah dokumen kesepakatan yang ditandatangani enam partai. Dalam kesepakatan itu Demokrat dijanjikan mendapat posisi Ketua MPR. Nyatanya, Ketua MPR dijabat oleh Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Sumber berita.

Namun Fadli Zon menyatakan –seolah hendak mementahkan derasnya dukungan partai-partai terhadap Perppu–, “Jadi, belum ada parpol-parpol dari KMP yang resmi menyatakan sikap akhir politiknya untuk menerima atau menolak Perpu Pilkada. Karena sikap resmi akhir itu akan tercermin dalam pandangan fraksi-fraksi pada sidang masa kedua, 12 Januari 2015 mendatang.” Tegas Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Merdeka.com menulis ungkapan Fadli demikian, begitu juga soal Gerindra, pihaknya belum menentukan sikap apakah mendukung atau menolak Perppu warisan SBY ini. Namun dia mengakui, jika memang ada kesepakatan untuk mendukung Perppu ini kepada SBY waktu itu.

“Ya memang ada, artinya ada kesepakatan, waktu itu kan kami semangatnya untuk persatuan. Dua-duanya sistem demokrasi, kami juga melihat sistem ini demokratis. Cuma kami melihatnya kan waktu itu kalau sudah sistem melalui DPRD juga ke sistem yang representatif dan membuat sistem kita lebih murah. Itu dikontrol, jadi dua-duanya ada kelemahan dan kelebihan juga. Jadi, tinggal kami lihat nanti,” terang Wakil Ketua DPR ini.

Akankah skor KMP - KIH berubah menjadi 5-2? Berdasarkan kalkulasi kursi parlemen bisa jadi kali ini Perppu Pilkada Langsung akan disetujui dan disahkan oleh DPR. Jika demikian, maka UU MD3 atau UU Pilkada Tak Langsung yang didukung oleh KMP tak akan berlaku lagi. Salah satu poin terpenting dalam yaitu pilkada langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya akan kembali berlaku.

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya pertarungan kubu KMP dengan KIH selalu dimenangkan oleh KMP. Kemenangan perdana KMP di parlemen terjadi dengan pengesahan UU MD3. Dalam undang-undang tersebut, pemilihan pemimpin parlemen tidak didasarkan pada siapa pemenang pileg sebelumnya, melainkn berdasarkan paket. Upaya PDI-P mengajukan uji materi kepada MK juga ditolak.

Berikutnya secara berturut-turut KMP mendapatkan kemenangan dalam agenda pengesahan tata tertib DPR, pengesahan UU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR, dan terakhir penentuan pemimpin MPR dalam lima tahun ke depan.

Namun kubu KIH dengan strategi DPR Tandingan berhasil membuat kubu KMP memenuhi kemauan KIH yaitu merevisi UU MD3 dan masuknya secara signifikan KIH dalam alat kelengkapan DPR yang semula KIH minoritas.

Semoga saja di bawah Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semua bersatu padu bekerja keras demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

ICal Kalah Gertak Dengan Agung Laksono

Wisnu Aj

Hidup Tidak Selamanya Seperti Air Dalam Bejana, Tenang Tidak Bergelombang, Tapi Ada kalanya Hidup seperti selengkapnya

TERVERIFIKASI

Jadikan Teman |  Kirim Pesan

0inShare

ICal Kalah Gertak Dengan Agung Laksono

OPINI | 10 December 2014 | 14:34 Dibaca: 15   Komentar: 1   0

Fhoto/Merdeka.com

Sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Bali Aburizal Bakri (ARB) alias Ical untuk mendukung Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang di keluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masya jabatannya sebagai Presiden adalah merupakan sikap dari seorang politisi yang sejati.

Di dalam dunia politik tidak mengenal adanya teman sejati dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Perobahan sikap yang di perlihatkan oleh ARB untuk mendukung Perpu Pilkada langsung, karena disana adanya kepentingan Partai Golkar yang di ketuai oleh ARB. Walaupun sebelumnya Penolakan Perpu Pilkada Langsung itu salah satu dari rekomendasi hasil keputusan Munas Bali.

Berobahnya sikap ARB dalam mendukung Perpu Pilkada Langsung, karena adanya ancaman yang di keluarkan oleh Ketua Umum partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta Agung Laksono, yang akan menarik Partai Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf kalla (JK). Keluarnya Partai Golkar dari KMP dan mendukung Pemerintahan Jokowi – JK maka secara otomatis pula Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono akan mendukung Perpu Pilkada Langsung.

Melihat dari perobahan sikap ARB dan ancaman Agung Laksono yang akan menarik Partai Golkar dari KMP dan mendukung Pemerintahan Jokowi – JK masing masing kedua kubu berharap agar Pemerintah bersimpatik dan dapat bersikap lunak untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dari masing masing masing kubu.

Terlepas dari hal diatas. Memang terlihat ARB kalah gertak dengan Agung Laksono. Seperti apa yang di katakana oleh Salah satu pengurus Partai Golkar versi Munas Bali Rizal Malaranggeng kepada media mengatakan, dengan keadaan dan kondisi yang ada sekarang Partai Golkar versi Munas Bali tidak dapat untuk mempertahankan pendapatnya. Arti dari ucapan Rizal itu di saat Partai Golkar memiliki dua lisme kepengurusan Partai Golkar versi Munas Bali haruslah bijak untuk mengambil keputusan dan bersikap.

Jika melihat dari perkembangan komplik internal Partai Golkar yang semakin memanas, Posisi ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar vesi Munas Bali nampaknya akan semakin melemah. Sementara posisi Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol terlihat semakin menguat, karena dalam kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol di isi oleh kader kader muda Partai Golkar.

Dengan potensi kader kader muda Partai Golkar yang ada di dalam kepengurusan Partai Golkar versi Munas Anco,l membuat posisi Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta semakin menguat. Dan itu terlihat dari stetmen stetmen yang di keluarkan oleh Agung Lanksono yang membuat nyali ARB semakin menciut.

Kantor DPP partai Golkar pusat sampai saat ini masih di duduki oleh kelompok pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol. Para pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol melarang kubu ARB untuk masuk kedalam kantor. Dalam hal ini kelompok ARB yang menghimpun kader kader tua di Partai Golkar hanya dapat pasrah atas sikap yang di perlihatkan oleh kubu Agung laksono.

Persoalan kisruh di internal Partai Golkar ini nampaknya tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, tapi akan memakan waktu yang cukup lama, karena kedua belah pihak yang berseteru masing masing mengklaim bahwa kepengurusan yang mereka bentuk lah yang benar sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

Dari kisruh yang terjadi di kubu Partai Golkar ini, tentu melahirkan suatu pertanyaan. Kenapa masing masing kubu belum ada yang membawa masalah dualisme kepengurusan Partai Golkar ini ke pengadilan untuk mencari keabsahan hukum pengurus kubu mana yang syah menurut hukum. Sementara pemerintah sendiri belum memberikan putusannya untuk mengakui dari dua lisme kepengurusan di tubuh partai Golkar yang harus di akui.

Akibat terjadinya perang bintang antara ARB dengan Agung laksono berdampak kepada pengurus partai Golkar yang berada di daerah. Pekerjaan partai yang di lakukan oleh pengurus Partai Golkar di daerah jelas terganggu, karena mereka tidak dapat untuk melakukan pelaporan atas kenirja yang mereka lakukan di daerah. Dan tidak tertutup pula kemungkinan akan lahir pula dualisme kepengurusan Partai Golkar di daerah. Maka jika ini sempat terjadi, posisi Partai Golkar sebagai partai peserta Pemilihan umum Legeslatif akan semakin kisruh.

Jalan satu satunya untuk menyelesaikan kisruh di Internal Partai Golkar ini adalah kedua belah pihak untuk bermusyawarah kembali, membentuk Panitia Musyawarh Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena islah untuk bermusyawarah tanpa melalui Munaslub nampaknya sulit untuk di tempuh. Pemerintah di harapkan dapat mempasilitasi pertemuan kedua belah kubu untuk melakukan Munaslub.

Jika Munaslub terjadi. ARB dan Agung Laksono di minta tidak muncul sebagai calon Ketua. Biarlah para kader kader muda Partai Golkar yang tampil menjadi calon ketua. Dengan demikian pelaksanaan Munaslup partai Golkar akan berjalan dengan fair, tanpa ada indikasi Money Politik (Politik Uang) dan intimidasi. Itupun jika para kader muda Golkar menginginkan partai Golkar merupakan Partai yang tetap menjadi Partai besar di Indonesia.

Ical di-Palohkan Jokowi

OPINI | 10 December 2014 | 14:18 Dibaca: 60   Komentar: 0   1

Sumber photo : Media. Viva. co. id

Jangan dilihat Jokowi dari tampangnya, tetapi dari strateginya permainan politik. Kalau hanya dilihat dari wajahnya sampai kapan pun Jokowi tidak akan mampu menyaingi kegantengan aktor legendaris Marlon Brando. Ini bukan hinaan, tetapi fakta yang harus diungkap apa adanya bukan untuk Jokowi itu sendiri tetapi untuk penulis itu sendiri yang hingga sampai detik ini masih merenung kenapa wajahnya tak seganteng bintang film India yang di Antv, TV-nya India versi Indonesia.

Hal yang harus dilihat oleh siapapun yang melihat Jokowi atas intrik permainan politiknya yang makin hari makin kelihatan kelihayannya. Dalam hal ini Jokowi boleh sombong kepada Marlon Brando. Aksi strategi menjebak lawan ala Marlon Brando hanya  ada di televisi, sedangkan Jokowi beraksi dalam dunia nyata. Sebuah dunia politik yang rentan pengaruh politik uang dan kekuasaan. Dunia nyata memang asing bagi Jokowi. Jokowi lahir dari dunia usaha, terjun ke dunia birokrat kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Aslinya dia bukan orang yang berlatar belakang politik, seperti halnya SBY dan Prabowo yang pernah hidup di ketiak poros kekuatan Golkar dan Suharto. Namun demikian, Jokowi sudah terlanjur basah di dunia politik. Alangkah lebih eloknya lagi dia mandi sekalian.

Aksi yang ingin dilakukan Jokowi adalah salah satunya menangkap pengemplang pajak, yakni Aburizal Bakri (Ical). Untuk memenjarakan seorang Ical, Selain Jokowi  perlu uji nyali dan keberanian, tetapi juga mencari lawan politik yang sepadan dengan Ical, mengingat Ical dikenal tidak hanya sebagai politisi yang syarat pengalaman, tetapi taipan yang tangguh dan licin. Saking licinnya, sampai detik ini, KPK pun dibuat mandul oleh kepiawaian Ical. Melalui perenungan mata batinnya dipilihlah Surya Paloh berdasarkan pada track record Surya Paloh yang pernah menjadi lawan head to headnya Ical. Jokowi pikir bahwa inilah kesempatan Surya Paloh untuk membuat perhitungan.

Surya Paloh menyepakati. Disusunlah rencana bersama Jokowi, tetapi diluar dugaan keputusan yang dihasilkan dari proses rencana yang matang sedikitnya menimbulkan kontra masyarakat dan pendukungnya pada pilpres lalu. Tetapi Jokowi akhirnya tunduk Surya demi satu tujuan menangkap Ical, walaupun juga dia harus abai pada prinsip dan dapat kecaman dari KPK. Apa yang diminta Surya terhadap Jokowi adalah jabatan Jaksa Agung harus berasal dari partainya. Jokowi dengan legowo menyetujuinya meski harus berhadapan KPK, sukarelawan, dan pendukungnya.

Dipilihnya HM Prasetyo melalui jalur kompromi antara Jokowi dan Surya Paloh mulai memainkan bola panas. Jokowilah yang pertama melempar bola panas, lalu bola panas dioper ke Surya Paloh. Disinilah peran Surya Paloh mengolah dan meracik strategi melalui Metro TV-nya agar bola panas terlempar keluar menimbulkan hawa panas bagi para penikmat Ical Haters. Setelah bola panas melebar ke setiap penjuru angin di bumi Indonesia. Dari sinilah, Jaksa Agung mulai menangkap bola panas, nantinya tidak sekedar menangkap bola panas, tetapi berani memenjarakannya siapa pemilik bola panas tersebut.

Perlu waktu dan keahlian untuk menangkap Ical bukan hanya omongan dan janji-janji kosong. Menangkap seorang Ical yang lihay tidak segampang meledakan kapal asing. perlu keberanian yang luar biasa dari Jokowi untuk mem-Palohkan Ical.  Ical licin bak belut

Skenario Pemakzulan Jokowi oleh Koalisi Prabowo Gagal, Lahirkan Demokrasi Baru

Politik

Ninoy N Karundeng

Wakil Presiden Penyair Indonesia. Filsuf penemu konsep "I am the mother of words - Saya selengkapnya

TERVERIFIKASI

Jadikan Teman |  Kirim Pesan

0inShare

Skenario Pemakzulan Jokowi oleh Koalisi Prabowo Gagal, Lahirkan Demokrasi Baru

OPINI | 10 December 2014 | 08:51 Dibaca: 1039   Komentar: 31   16

Skenario pemakzulan Presiden Jokowi gagal. Namun, koalisi Prabowo melahirkan demokrasi baru. Masih ingat perkataan Hashim yang akan menjungkalkan Presiden Jokowi? Masih ingat tawaran Aburizal Bakrie dua minggu lalu yang menyampaikan kepada Agung Laksono untuk memilih Ketua Umum Golkar pada Oktober 2015 sementara Munas IX Golkar diadakan Desember 2014? Masih ingat gaya kampanye Prabowo dengan tokoh sentralnya Fadli Zon dengan mengamini kekuatan kampanye hitamnya? Itu rangkaian pernyataan yang terkait dengan rencana pemakzulan Presiden Jokowi pada September - Oktober 2015. Bagaimana rencana pemakzulan itu menjadi gagal dan mati suri muda dan justru melahirkan para tokoh politik berkarakter khusus dan aneh? Mari kita simak demokrasi urakan yang justru bukan memakzulkan Jokowi namun hanya melahirkan tokoh-tokoh istimewa fenomenal yang menandai karakter demokrasi (baca: demokrasi urakan) berdasarkan pengaruh Prabowo dengan hati gembira ria bahagia senang sentosa.

Terima kasih Prabowo. Ada yang menarik terkait Prabowo. Prabowo melahirkan tokoh Fadli Zon, Mahfud MD, Ical, Nurul Arifin, dan SBY serta lainnya. Prabowo pun tercatat pernah mewarnai demokrasi di Indonesia. Prabowo menjadi sosok yang menarik selama enam bulan terakhir sejak kampanye pilpres sampai rontoknya koalisi Prabowo bulan ini. Namun yang paling menarik adalah lahirnya demokrasi urakan yang tergambarkan dalam koalisi Prabowo dengan tokoh-tokoh di atas.

Prabowo pada masa kampanye mampu membangun karakter seorang demokrat yang baru. Karakter Prabowo yang temperamental pun memengaruhi sikap dan tabiat kesehariannya. Berawal dari kampanye dengan kegagahan menunggang kuda di Senayan, menaiki jeep dengan memeriksa barisan pasukan, mengendarai kendaraan mewah terbuka, diarak dan digendong, memimpin upacara HUT Kemerdekaan tandingan, sampai membentuk koalisi permanen.

Prabowo pun mengawali kampanye dengan cara yang baru: menyerang langsung ke jantung sasaran. Yang diserang pun tak tanggung-tanggung: Megawati yang dikatakan berkhianat. Tak hanya Prabowo, juga Hashim menjadi corong nyata suara Prabowo yang mengungkit dan mencerca perjanjian Batutulis antara Mega dan Pra. Selain mencerca Mega, serangan langsung ke Mega dan Jokowi pun dilancarkan secara sistematis dengan corong bicara paling manis dan hebat: Fadli Zon dengan media sosial yang digawangi oleh Noudhy Valdryno - hallo Noudhy kalah ya sama kami? - dengan Puisi Boneka yang disebar secara masif melalui media sosial.

Mendapat angin surga dengan meroketnya elektabilitas Prabowo dengan kampanye hitamnya, Noudhy Valdryno semakin bersemangat. Maka lahirlah ribuan meme, karikatur, tautan, kartun, pernyataan, fakta palsu, aneka macam model materi kampanye hitam melalui media sosial. Kampanye hitam dianggap berhasil mendongkrak elektabilitas Prabowo. Fadli Zon pun semakin bersemangat. Rob Allyn ahli strategi kampanye hitam dari Amerika Serikat pun disewa oleh Prabowo. Hasilnya?

Berbondong-bondong para tokoh mengidentifikasi diri seperti Fadli Zon: keras, tegas, berani berbicara, yakin menang, dan tampak berkuasa - sebagai gambaran ilusif, delusif kehebatan Prabowo. Dari mulai Amien Rais, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya, pengamat politik Siti Zuhro menyerang secara frontal bahwa Jokowi tak pantas menjadi presiden dan akan kalah telak. Gambaran kemenangan itu sampai merasuk menjadi semacam ilusi: muncul pernyataan mendahului kehendak Tuhan yakni ‘tidak ada skenario kalah bagi Prabowo’.

Maka, keyakinan menang karena didukung oleh PAN, Gerindra, PPP, PKS, Golkarr, PBB, dan Demokrat dengan mayoritas kursi di parlemen 64%, menjadi semakin besar. Pun elektabilitas semakin meningkat. Para tokoh partai dari mulai partai PKS sampai Golkar berebut berbagi kursi ketika Prabowo nanti berkuasa. PKS mendapatkan 8 kursi strategis kabinet. Golkar yang terakhir masuk mendukung Prabowo karena sudah kehabisan kursi maka diberi hadiah berupa: Menteri Senior atau sekelas Perdana Menteri. Wah-wah. Ya ya. Namun, mereka lupa membangun basis dukungan pemilih dan strategi kampanye. Mereka lupa daratan karena telah menguasai 80% media televisi dengan TVOne dan MNC Group, sementara Jokowi hanya menguasai 8% media televisi MetroTV plus TVRI yang setengah netral dengan 4% pangsa pasar pemirsa.

Perlawanan terhadap Prabowo oleh Jokowi pun berlangsung. Denny JA pun turun gunung mendukung Jokowi dengan strategi jitunya - Denny JA meloloskan SBY dua kali menang sebagai presiden. Denny JA head to head dengan Rob Allyn. Cara Denny JA melawan kampanye Prabowo adalah menjerumuskan kampanye hitam menjadi semakin dalam dan menjadi trade-mark Prabowo. Hasilnya?

Dalam dua bulan pertama popularitas Prabowo meningkat pesat mengejar popularitas Jokowi yang merosot tajam. Kemenangan Prabowo dianggap keniscayaan. Maka lahirlah gaya komunikasi demokrasi berbasis kekuatan, gaya demokrasi pamer kekuatan ala Fadli Zon yang lugas. Tak puas dengan lahirnya kekuatan itu ditambah lagi dengan Fahri Hamzah. Kurang kuat, maka Mahfud MD pun tampil menjadi sangat tidak obyektif dengan menyebut debat capres Jokowi selalu kalah sampai terjadi peristiwa Hatta Rajasa tak bisa membedakan Kalpataru dan Adipura pun Mahfud MD masih mengalami delusi kemenangan Prabowo. MMD kehilangan daya kritisnya sebagai cendekiawan dan mulai mengecam Jokowi secara serampangan.

Di luar itu, lahirlah Suryadharma Ali yang dengan tanpa malu dan menganggap diri benar dengan menjadi pentolan mafia haji dan ditetapkan sebagai koruptor, selalu bersama-sama mengawal Prabowo berjamaah sholat: upaya mendongkrak popularitas dengan atas nama agama - yang kubu Jokowi juga pernah terpancing dengan memaksa Jokowi menjadi imam sholat di PP Muhammadiyah. Pencitraan kedua capres yang tak perlu gara-gara PKS yang mengompori Prabowo.

Demi memenangkan perang kampanye, utusan corong Golkar pun dikirimkan. Lahirlah Nurul Arifin dengan pernyataan-pernyataan politik pedas dan jorok seperti ‘mau muntah’, ‘menjijikkan’, dsb yang menggambarkan dirinya sebagai artis kelas paha dengan akting kaku pada masanya. Tak cukup dengan Nurul, dikirimkanlah Fahri Hamzah yang membawa gerbong PKS dan menguatkan dampak fenomena Prabowo. Prabowo semakin berkibar-kibar dengan demokrasi urakannya sampai Hashim pun setelah kekalahan pilpres menyatakan akan melakukan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dalam 1,5 tahun setelah Jokowi berkuasa.

Maka langkah-langkah strategis-politis dengan masih menggunakan gaya politik demokrasi urakan dengan merebut seluruh kelengkapan dan pimpinan DPR dan MPR. Tak disangka perlawanan di DPR dan MPR melahirkan DPR Tandingan. Deadlock terjadi. Koalisi Prabowo tetap merasa menang. Koalisi Prabowo tetap merasa di atas angin. Namun senyatanya Jokowi melakukan penguatan politik dengan merangkul TNI, Polri, KPK, BIN, Kejagung dan menguasai kekuasaan secara nyata. Bargaining position pun dilakukan dengan merusak kestabilan parpol PPP dan Golkar. Di ranah hukum dilakukan penegakan hukum-politik dan politik-hukum dengan menyasar koalisi Prabowo.

Banyak kasus besar diangkat (1) Century dengan Boediono dan SBY dan Hambalang ke Ibas, (2) lumpur Lapindo diarahkan untuk melumpuhkan Ical secara ekonomi dan politik dan hukum, (3) kasus HAM Munir yang diarahkan ke Om Hendropriyono yang sebenarnya menyasar ke Prabowo, (4) kasus BLBI, (5) kasus kejahatan perbankan seperti Bumi Resources dan Asian Agri yang terkait Ical, (6) kasus mafia migas dengan menangkap KH Fuad Amin Imron, (7) serta kasus mafia migas dan mafia haji yang melibatkan banyak pihak di DPR. Dengan pengangkatan kasus ini membuat DPR melakukan kompromi dan pecah.

Konsolidasi kekuasaan dan strategi Jokowi menghancurkan kisah demokrasi urakan. Bahkan rencana pemakzulan Jokowi yang disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo pun dipastikan gagal total meskipun Ical berusaha memenuhinya dengan Pilkada Langsung yang diyakini akan menjadi alat pembangkangan publik ketika para kepala daerah dikuasai oleh koalisi Prabowo. Skenario yang disampaikan oleh Nurdin Halid merupakan rangkaian upaya strategi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.

Itulah sebabnya koalisi Prabowo berupaya keras - yang akhirnya rontok oleh strategi Jokowi melakukan konsolidasi kekuasaan dan melakukan ancaman hukum kepada DPR dan koalisi Prabowo yang dibuktikan - dan dengan gayanya tampak akan mampu secara solid menjungkalkan Jokowi dengan berbagai pernyataan yang merendahkan Jokowi yang disampaikan oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Ical dan bahkan Ibas. Keyakinan itu runtuh setelah Ical memecah-belah Golkar dengan Nurdin Halid dan Aziz Syamsuddin terkait Perppu Pilkada yang ditolak oleh Ical - yang belakangan setuju dan menyalahkan SBY.

Namun, fenomena Prabowo telah melahirkan politikus penganut Demokrasi urakan dalam diri Adian Napitupulu, Effendi Simbolon - yang diam setelah ditegur Mega dan menyadari terlarut dalam politik dan keyakinan koalisi Prabowo bahwa Jokowi akan jatuh sehingga Effendi mengambil posisi menyeberang - Fahri Hamzah, Fadli Zon, Hashim, Nurul Arifin, Tantowi Yahya, Amien Rais, Idrus Marham dan tentu Mahfud MD dan Ical serta SBY.

Jadi gagal menjungkalkan Jokowi, koalisi Prabowo yang rontok telah menorehkan sejarah berupa lahirnya tokoh politik dalam gaya demokrasi urakan di Indonesia.

Salam bahagia ala saya.

Tags: freez munasgolkar2014

 

• Laporkan
• Tanggapi

Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.

Rekomendasi

Bugil: Difoto Suami, Disebar Teman?

Membongkar Artis Pelacur di Indonesia

Prof Yusril Merengek Minta Jadi Jubir Jokowi

Di Masa Penuh Kebencian Ini, Stop Bermain Kata

Siapa Pilihan Pahlawan Anda Hari Ini, Bung Karno/Pak Harto?

Ajengan Sanusi, dari Sukabumi untuk Indonesia

Terhindar Rentenir Berkat Bank Sampah

Atasi Limbah dengan Bank Sampah

Recommended by

Siapa yang menilai tulisan ini?

16

Gatot Swandito

Aktual

Astokodatu

Aktual

Subur R

Inspiratif

Ninoy N Karundeng

Aktual

W.salim

Aktual

Elde

Aktual

KOMENTAR BERDASARKAN :

Komentar Berikutnya

Tulis Tanggapan Anda

adalah media warga.

Ayo ikut menulis bersama 265134 Kompasianer